Laporan wartawan Tribunnews.com, Valdy Arief

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebutkan tata kelola keuangan Pemerintahan Joko Widodo paling buruk selama lima tahun terakhir.

Manajer Advokasi Fitra, Apung Widadi, menjelaskan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait APBN 2015.

Dari 86 kementerian dan lembaga yang menyerahkan laporan keuangannya, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian kepada Pemerintahan Joko Widodo.

"Tahun 2015 ada 56 kementerian dan lembaga yang mendapat Wajar Tanpa Pengecualian, terendah dalam lima tahun terakhir. Sedangkan untuk opini Wajar Dengan Pengecualian ada 26 kementerian dan lembaga, tertinggi dari lima tahun terakhir," kata Apung di Sekretariat Nasional Fitra, Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Hasil audit tersebut, jelas Apung, menunjukan ada potensi munculnya kerugian keuangan negera sebesar Rp 221,8 triliun karena masih belum jelas laporan penggunaannya.

Apung menyebutkan hasil audit ini telah menunjukan adanya kontradiksi dalam Pemerintahan Joko Widodo.

Sebut Apung, kebijakan pemerintah yang terus mengarahkan pembangunan infrastruktur dan berupaya meloloskan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) untuk menambah penerimaan.

Namun, secara internal keuangan negara masih ada risiko kebocoran karena masih buruknya tata kelola.

"Padahal kalau kebocoran ini ditutup kita bisa kurangi defisit anggaran," katanya.

Lebih lanjut Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Sucipto, menyebutkan hasil audit BPK pada APBN 2015 telah menunjukan Pemerintahan Jokowi tidak bisa sebatas kerja.

"Tidak bisa kerja, kerja, kerja, harus ada tata kelola atau sistem yang dibangun," kata Yenny.