TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komjen Tito Karnavian menyiapkan sejumlah program kerja prioritas jangka pendek satu tahun dan jangka panjang lima tahun jika telah dilantik menjadi Kapolri.

Program kerja jangka panjang sampai lima tahun tersebut, bukan berarti dirinya ingin menjabat sebagai Kapolri hingga dirinya pensiun.

Persiapan program kerja jangka panjang Polri diperlukan agar bisa dilanjutkan oleh penerus Kapolri selanjutnya.

"Sehingga siapapun nanti yang menggantikan saya, posisi programnya tidak terputus atau tetap berlanjut," ujarnya.

Adapun program kerja jangka pendek yang prioritas untuk segera direalisasikan setelah menjadi Kapolri, yakni reformasi Polri, sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Program reformasi Polri itu di antaranya, reformasi birokrasi, mentalitas anggota dalam pelayanan kepada masyarakat, menekan semaksimal mungkin budaya korupsi anggota dan menekan angka pelanggaran anggota.

Menurutnya, untuk merealisasikan tujuan itu, maka dirinya akan membuat sistem dan mekanisme yang baik dan objektif.

Di antaranya sistem perekrutan anggota, sistem karir atau mutasi hingga sistem sanksi dan penghargaan (reward and punishment) anggota.

"Kalau reformasi Polri ini berjalan dengan baik, maka output (hasilnya) akan baik, mulai pelayanan publik mulai merasakan, profesionalisme penegakan hukum, serta situasi Kamtibnas yang lebih baik karena polisinya baik," ujarnya.

Sebagaimana pengakuan pengamat kepolisian Hermawan Sulistyo yang juga menjadi pengajar di PTIK dan Sespim, Tito pun menyatakan akan berusaha menghapus budaya pemberian gratifikasi dalam perekrutan dan mutasi jabatan anggota di seluruh jajaran Biro SDM Polri.

Tito menambahkan, dirinya akan menyampaikan ke publik tentang rincian program-program kerjanya setelah berhasil lulus uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR yang rencananya digelar pada Rabu (22/6) mendatang.

"Nanti saya akan bicarakan soal itu nanti setelah fit and proper test, karena saya belum tentu juga dipilih (oleh DPR)," ujarnya.

Tito mengaku akan melakukan sejumlah persiapan diri untuk menghadapi uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR.

Diketahui, dirinya akan mendapatkan sejumlah pertanyaan dari para anggota Komisi Hukum yang notabene-nya orang politik tentang kemampuan dan kapabilitasnya sebagai calon Kapolri.

Persiapan itu di antaranya membentuk tim persiapan bahan atau materi program kerja, visi dan misi.