Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Siapa pun yang terpilih sebagai Kapolri diharapkan mampu menanggulangi bentuk kriminalisasi.

Ini perlu dilakukan supaya tidak ada tindakan semena-mena terhadap individu maupun kelompok minoritas.

Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar.

Untuk mencegah terjadi bentuk kriminalisasi, maka dia mendesak kepada Presiden Joko Widodo supaya membentuk tim yang bertugas menangani kasus kriminalisasi atau pemidanaan paksaan.

“Polisi menjadi instrument pada soal pemidanaan yang dipaksakan. Ada banyak soal kasus salah tangkap. Polri ke depan tak semena-mena mengkriminalkan orang,” tutur Haris Azhar kepada wartawan, Minggu (19/6/2016).

Dia menjelaskan, gagasan penanganan kriminalisasi itu akan dibawa ke level negara.

Pihaknya akan melayangkan surat ke sejumlah institusi negara dan kementerian untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Apabila terbentuk tim, kata dia, di dalam tim terdapat berbagai unsur mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan ahli.

Mereka akan membahas bagaimana upaya untuk menghentikan kriminalisasi.

“Kami membawa gagasan ini ke level negara. Ini disampaikan ke pembantu presiden. Boleh menunjuk Kapolri, tetapi dengan tugas dan misi yang jelas. Kami akan menyurati dan mendatangi kantor pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi,” katanya.