TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jusuf Kalla mengakui sempat terjadi kesimpangsiuran informasi terkait penyanderaan 7 WNI oleh kelompok yang diduga Abu Sayyaf.

"Mula-mula diinformasikan ada, kemudian dikatakan belum ada laporan detail," kata Jusuf Kalla, di kantornya, Jumat kemarin.

Ia membantah anggapan para pejabat pemerintah memberikan informasi berbeda. Menurutnya, yang terjadi adalah adanya informasi terus berkembang.

"Memang sandera berada di daerah yang sulit. Informasinya memang terkadang tidak akurat, tapi sekarang telah ditegaskan memang ada," jelasnya.

Menkopolkam Luhut Binsar Panjaitan langsung melakukan pertemuan tertutup dengan Menlu Retno Marsudi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Sutiyoso, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Kepala Badan Kemanan Laut (Bakamla) Arie Soedewo.

Sebelumnya, Menlu Retno LP Marsudi mengecam keras penyanderaan tersebut. "Kami pemerintah Indonesia mengecam keras kejadian penyanderaan ini. Kejadian itu tidak dapat ditoleransi," ujarnya.

Ia menyatakan keselamatan tujuh warga negara Indonesia itu merupakan prioritas.

Pemerintah mengatakan bakal berupaya membebaskan para sandera dengan berbagai cara.

Selain itu meminta kepada pemerintah Filipina untuk memastikan keamanan wilayahnya.

"Kami butuh informasi secara mendetail tentang lokasi dan juga klarifikasi pihak mana yang menyandera," ujarnya.

Hingga saat ini, Retno mengatakan sudah terdapat beberapa informasi mengenai lokasi sandera, namun harus terus diklarifikasi oleh pihak terkait. Menurut informasi awal, penyanderaan berlangsung dua tahap. (rek/rio/rut)