‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎DPP Partai Golkar mempertimbangkan untuk memproses surat dari DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang meminta Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu untuk mencopot Ade Komarudin (Akom) dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI.

Alasannya, pria yang akrab disapa Akom itu dinilai telah melawan kebijakan partai yang tidak mendukung KNPI yang dipimpin oleh Fahd El Fouze Arafiq yang telah mendapatkan SK Menkumham.

Sementara Akom dinilai mendukung KNPI ilegal yang dipimpin Rifai Darus.

Ketua DPP Partai Golkar bidang disiplin organisasi, Fredi Latumahina mengatakan, DPP Partai Golkar mempertimbangkan permintaan dari DPP KNPI kubu Fahd untuk mencopot Akom dari jabatan Ketua DPR.

"Fahd usul apa saja boleh, dia sampaikan bahwa melaporkan ke DPP agar mencopot Akom, itu boleh-boleh saja. Toh DPP akan pertimbangkan berbagai aspek, bukan asal copot. Dari segi Undang-undang dan peraturan," kata Fredi saat dihubungi wartawan, Senin (27/6/2016).

Fredi menuturkan, saat ini DPP Golkar masih membahas surat rekomendasi dari AMPG dan KNPI mengenai nasib Akom.

DPP Golkar kini tengah mengkaji sikap Akom yang menghadiri acara dialog KNPI yang disebut-sebut tidak mendapat SK Menkumham.

"Jadi dua hal itu bisa dilihat pengaduan formal. Menurut Partai Golkar, Fahd yang resmi pimpin KNPI, kemudian Ade di tempat (KNPI ilegal) lain. Ini peringatan, kadang-kadang pimpinan lembaga negara ini, dimana beri legitimasi pertemuan ini, mungkin mereka lupa. Ade agak keliru hadir disitu, seolah-olah dia beri pengakuan (ke KNPI ilegal)," tuturnya.

"Memang Fahd ada surat. Untuk menilai kehadiran Akom itu, apakah itu sesuai prosesur atau tidak, untungkan Partai Golkar atau tidak. Surat itu berproses, kita lihat hasilnya, apakah memberikan teguran, nanti kita lihat," kata Fredi lagi.