TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adalah aksi terburu-buru dan tidak menyelesaikan masalah keputusan Menteri Kesehatan Nila Moeloek tetap bersikeras mengadakan vaksin ulang menyusul terungkapnya peredaran vaksin palsu.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melalui Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah Virgo Sulianto Gohardi, menilai tak sekedar vaksin ulang sebagai bentuk tanggungjawab lemahnya pengawasan Kementerian kesehatan terhadap publik.

"Vaksin ulang hanya aksi yang terburu buru," ujar Virgo kepada Tribun, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Sebelum melakukan vaksin ulang tegasnya, Kemenkes harus mengungkap terlebih dahulu jumlah vaksin palsu yang tersebar termasuk peta sebarannya.

"Juga harus memastikan bahwa vaksin palsu yang tersebar benar-benar ditarik dari peredaran," katanya.

Jika vaksin ulang yang dilakukan di cakupan imunisasinya rendah justru tidak menyelesaikan persoalan dari efek vaksin palsu.

"Maka harus jelas dulu vaksinnya nyebar dimana saja," katanya.

Apalagi katanya, Kemenkes belum punya data soal vaksin palsu dan sebarannya. Termasuk data valid soal kandungan dari vaksin palsu.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek tetap bersikeras mengadakan vaksin ulang menyusul terungkapnya peredaran vaksin palsu.

Vaksin palsu tersebut kemungkinan mengandung cairan infus yang dicampurkan dengan gentacimin (antibiotika).

Dengan campuran tersebut, kata Nila, tubuh anak tak akan mendapatkan kekebalan.

Pernyataan tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja bersama Komisi IX dan lembaga-lembaga terkait, Senin (27/6/2016).

"Oleh karena itu, tetap Kemenkes harus mengulangi pemberian imunisasi anak-anak yang terkena vaksin palsu ini," kata Nila, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin.

Kementerian Kesehatan, kata Nila, akan meminta Bareskrim Polri agar secepatnya memberikan vaksin palsu yang disita untuk diteliti isi dan kandungan cairan tersebut.