TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Penyiaran Paulus Widiyanto meminta Komisi I DPR RI untuk lebih pro aktif menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan adanya mobilisasi dukungan yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Mistam.

Selain itu, Komisi I juga diminta mengawasi dugaan adanya praktik money politics dalam proses seleksi calon Direktur Utama (Dirut) RRI.

"Isu yang berkembang ini tak boleh terus dibiarkan. Komisi I DPR harus segera mengambil langkah untuk memverifikasi dugaan terjadinya money politics tersebut. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk di kemudian hari. Kan Komisi I bisa memanggil Dewas LPP RRI untuk dimintai keterangannya," ujar Paulus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Paulus juga menegaskan, dugaan praktik money politics dalam proses seleksi Calon Dirut RRI ini, jika terbukti harus ada tindakan dan sanksi tegas bagi siapapun yang melakukannya.

"Jangan pernah ada praktek-praktek money politics di lini manapun. karena itu permainan kotor. Seharusnya semangat yang dibangun adalah transparansi dan akuntabel. Biarkan proses pemilihan calon Dirut RRI ini berjalan secara alamiah. Jangan dikotori oleh kepentingan-kepentingan sesaat," tegas Paulus.

Lembaga manapun, lanjut Paulus, harus mengedepankan mekanisme fit and proper person yang berkualitas. Sehingga, bagaimana mungkin bisa mendapatkan sosok pemimpin direksi yang mumpuni jika proses seleksinya diwarnai money politics, berlangsung "kotor" dan tidak transparan.

Sementara. Kepala Stasiun (Kepsta) RRI Kupang Endirman mengatakan jangan sampai proses seleksi Calon Dirut RRI berjalan dengan cara-cara yang tidak baik.

Apalagi sampai terjadi money politics.

Hal itu bisa merusak citra lembaga yang kehormatannya harus bisa dijaga oleh semua pihak.

"Meski baru dugaan, tapi jika terbukti ada money politics, jelas harus ada sanksi tegas. Karena dengan permainan money politics, lembaga bisa hancur," ujar Endirman.

Terkait "kocok ulang" di internal Dewas, Endirman menyatakan untuk memperbaiki keadaan dan mengembalikan citra lembaga di mata publik, jika dibutuhkan, segera lakukan.

"Yang pasti, jangan biarkan kondisi seperti ini berlarut-larut. Harus segera diambil langkah-langkah konstruktif," tegas Endirman.

Hal senada diungkapkan Paulus. Desakan dan aspirasi "kocok ulang" di internal Dewas LPP RRI, ia menyerahkan hal itu kepada aturan main yang berlaku di internal Dewas.

Meskipun, Dewas diminta jeli mendengarkan suara publik yang sudah mengawasi proses seleksi calon Dirut RRI ini.

"Kalau memang dibutuhkan ada kocok ulang di internal Dewas, ya segera lakukan dengan mekanisme yang ada. Saat ini, harus segera mengambil langkah cepat demi mengembalikan kepercayaan publik. Lembaga penyiaran adalah milik publik. Mereka sudah semestinya juga bertanggung jawab kepada publik," beber Paulus.