TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Gerindra DPR RI menilai Warga Negara Indonesia (WNI) dijadikan komiditas kelompok Abu Sayyaf untuk sumber pendanaan.

Hal itu terkait dengan penyanderaan kembali WNI oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Karena pada saat pembebasan sandera pemerintah tidak transparan tentang apa bayar tebusan atau tidak. Pemerintah katakan tidak bayar tebusan, tapi sumber lain menyatakan itu ada tebusan," ujar Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Muzani mengatakan kewajiban pemerintah membebaskan warga Indonesia serta menjamin keselamatannya.

Namun, ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam satu kubangan besar.

"Kita tidak tahu kubangnya. Ini Filipina Selatan itu medannya medan juang. Seberapa dalam kubangan kita tidak mengerti. Jangan terjebak di suatu operasi, suatu medan terorisme. Kita tidak boleh terjebak dalam suatu kubangan besar yang kita tidak tahu medannya," kata Anggota Komisi I DPR itu.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai adanya pernyataan militer Indonesia dapat memasuki wilayah Filipina untuk membaskan sander perlu dicek kembali. Sebab, hal tersebut menyangkut wilayah kedaulatan negara.

"Kalau pemerintah Filipina membuka ruang bagi militer asing, apakah semudah itu. Karena pemerintah Filipina misalnya berarti tidak sanggup mengamankan teritorial mereka," kata Desmond.

Desmond menuturkan kapal laut serta patroli polisi belum maksimal menjaga wilayah perbatasan. Komisi III DPR, kata Desmond sudah beberapa kali mengunjungi wilayah perbatasan di Kalimantan serta Sulawesi. Rekomendasinya yakni penambahan kapal-kapal keamanan disana.

".‎Apakah ini sekedar statement. Kita lihat setelah kapal kita ke sana yang berbau tentara ini apakah dibiarkan masuk atau tidak. Kalau sipil yang kesana kan boleh tapi kalau militer kan bicara kedaulatan bangsa. Atau pada saat kasus militer kita bekerjasama dengan militer Filipina untuk operasi militer bersama," tuturnya.