Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Politikus PKS Minta Pemerintah Cermat Atur Tarif Telekomunikasi

"Jika tidak transparan, masyarakat konsumen bisa menjadi korban,"

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Politikus PKS Minta Pemerintah Cermat Atur Tarif Telekomunikasi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mahfudz Siddiq 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfuz Siddiq menilai persaingan tarif biaya koneksi (telp, sms, data maupun interkoneksi) operator seluler makin sengit.

Perang promosi tarif terus terjadi satu sama lain.

"Jika tidak transparan, masyarakat konsumen bisa menjadi korban," kata Mahfuz dalam keterangaan tertulisnya, Senin (4/7/2016).

Mahfuz menuturkan, kondisi ini tidak mengherankan karena telekomunikasi adalah sektor bisnis sangat menjanjikan keuntungannya, dengan jumlah pengguna sim-card lebih dari 300 juta.

Namun, pasar telekomunikasi yang besar dalam perjalanannya justru mengkonsolidasi jumlah pemain yang sekarang tinggal lima operator.

"Hal ini dikarenakan sektor ini padat modal dan dengan tingkat persaingan tinggi. Faktor ini juga yang mengundang banyak investor dari negara lain masuk ke Indonesia,"‎ ujarnya.

Berita Rekomendasi

Kepentingan masyarakat kata Mahfuz adalah mendapatkan layanan koneksi yang mudah dan cepat dengan biaya semurah mungkin.

Namun, kepentingan ini juga ada dalam situasi dimana pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia sedang terus dikembangkan.

Menurutnya, masih banyak daerah di pedesaan dan wilayah timur Indonesia yang belum tergelar dan terhubung dengan baik.

Operator telkomunikasi masih harus berinvestasi besar dalam bidang ini, belum lagi peningkatan kapasitas dan layanan isi dari infrastruktur yang sudah ada.

"Misalnya masih banyak masyarakat konsumen di daerah pedesaan yang menggunakan layanan 2G. Sementara kebutuhan yang berkembang mengarah kepada peningkatan kapasitas ke 3G dan bahkan 4G," tuturnya.

Masih kata Mahfuz, dua situasi ini harus dikompromikan dengan baik, yaitu kepentingan konsumen dan tuntutan pengembangan investasi oleh operator.

Pemerintah kabarnya sedang menyiapkan peraturan tentang penggunaan bersama infrastruktur antar operator dan peraturan tentang biaya interkoneksi antar operator seluler.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas