TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) peduli dengan kasus tewasnya sejumlah orang di jalur mudik Brebes yang macet total.

Jika terhadap seorang pedagang nasi saja yang digusur Satpol PP di Banten, kata dia, Jokowi peduli dan memberikan sumbangan, seharusnya Presiden lebih peduli lagi dengan nasib para pemudik yang tewas akibat kemacetan parah di tol Brebes.

"Kasus kematian akibat kemacetan parah ini tidak boleh dibiarkan, pemerintah dan Polri harus mengevaluasinya," ujar Neta dalam keterangan tertulisnya kepada Tribun, Jumat (8/7/2016).

Jika tidak, imbuhnya, kasus ini akan menjadi fenomena, mengingat makin banyaknya kota besar Indonesia yang mengalami kemacetan parah dan makin banyak "jalur jalur neraka" jika liburan tiba.

Lebih lanjut menurutnya, Polri sebagai instansi yang bertugas melakukan rekayasa lalulintas jangan bersikap cuci tangan dengan membuka polemik.

Tapi harus mencari solusi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Misalnya dia mencontohkan, apakah sudah perlu membatasi jumlah kendaraan secara ketat atau melakukan moratorium industri otomotif agar kemacetan lalulintas tidak makin menggila.

Untuk itu pula dia menilai Polri seharusnya minta maaf kepada publik, khususnya kepada keluarga korban yang meninggal di "jalur neraka" mudik Lebaran 2016.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (8/7/2016), sebanyak 17 pemudik meninggal dunia selama arus mudik Lebaran sejak 29 Juni hingga 5 Juli 2016 di wilayah Kabubaten Brebes, Jawa Tengah.

Jumlah tersebut diperoleh dari data resmi Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Brebes yang dibenarkan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho.

Data ini, lanjut Sutopo, telah dilaporkan Dinkes Brebes pada BPBD Brebes.

"Berdasarkan laporan, korban meninggal karena sakit sebelumnya, kelelahan, dan kecelakaan lalu lintas. Korban meninggal di tempat yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda juga," ujar Sutopo ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (7/7/2016).