Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mencurigai pembebasan para sandera sebelum ini melalui cara bayar membayar tebusan yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf.

Karena terus menerus ABK asal Indonesia menjadi target dari kelompok Abu Sayyaf ketika melewati jalur perairan Filipina dan Malaysia.

"Nah penyelesaian kemarin kan berpengaruh ke hari ini. Kalau kemarin ada bayar membayar oleh perusahaan atau siapapun maka WNI akan menjadi sasaran empuk kelompok Abu Sayyaf," ujar Prof Hikmahanto kepada Tribun, Selasa (12/7/2016) .

Kecurigaan itu makin besar ketika melihat nilai tebusan yang dimintakan para militan Abu Sayyaf meningkat dari sebelum-sebelumnya.

"Sekarang kan nilai tebusannya sudah meningkat," jelasnya.

Dia mengingatkan, kalau membayar tebusan itu juga tidak elok di mata pemerintag Filipina. Karena berarti Indonesia mendukung logistik para pemberontak untuk melawan pemerintah yang sah di Filipina.

Selain itu dia melihat ada ketidaktaatan perusahaan tempat kerja tiga anak buah kapal (ABK) Indonesia yang disandera di perairan Felda Lahad Datu Malaysia.

Penyanderaan kembali terjadi untuk kesekelian kalinya, karena perusahaan tidak mentaati moratorium pemerintah untuk menghindari jalur laut ke Filipina. Karena itu memang jalur neraka.

"Kapal dan nakhoda tidak mau taat dengan himbauan pemerintah untuk moratorium atau hindari jalur tersebut. Repot karena semua dipikirnya secara komersial," kritiknya.

Nah, kata dia, kalau sekarang sudah seperti sekarang, maka pemerintah akan tersandera.

Karena publik akan menuntut pemerintah untuk membebaskan para WNI yang disandera dalam waktu secepatnya.

"Ini kan tidak fair karena keinginan untuk mengejar secara komersial dari perusahaan atau nakhoda lalu pemerintah harus turun tangan. Sehingga terjadi tidak konsen dengan agenda pembangunan yang lain," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyomenegaskan bahwa selama ini pembebasan sandera yang diculik oleh kelompok militan bersenjata Abu Sayyaf, pemerintah sama sekali tidak membayar kepada penyandera.

Gatot menjelaskan hal itu terkait dengan pertanyaan seringnya warga negara Indonesia yang menjadi korban penyanderaan kelompok militan di Filipina tersebut.

"Jadi saya tekankan bahwa sesuai dengan instruksi presiden diutamakan keselamatan sandera tapi tidak menghendaki adanya pembayaran. Saya tidak tahu kalau di belakangnya perusahaan bayar," ujarnya di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Dirinya menjelaskan bahwa pernah terjadi adanya pembayaran dari perusahaan kepada Kemenlu, namun uang tersebut dikembalikan kepada perusahaan karena tidak ada pembayaran kepada kelompok penyandera.

"Tapi pada saat perusahaan bayar itu ada semua lengkap di kemenlu sudah dikembalikan (kepada perusahaan) sejumlah yang diminta," ujarnya.