Selain Jonan, Wapres Sebut Deretan Pejabat yang Bertanggung Jawab Soal Macet Mudik

Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bencana di jalur mudik kembali terjadi pada tahun ini, Pemudik terjebak dalam kemacetan yang panjangnya puluhan kilometer.

Dan pada musim mudik tahun ini, ada sekitar 17 nyawa yang melayang.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku pemerintah sebelumnya sudah berusaha mengantisipasi, namun kemacetan masih saja terjadi.

Walaupun demikian, ia mengaku tidak setuju bila hanya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang harus bertanggungjawab.

Kata dia, semua pejabat yang bertanggungjawab atas terselenggaranya mudik aman, juga harus bertanggungjawab.

"Tentu semua kita tïdak bisa menyalahkan satu orang saja, semua yang terlibat ini juga tentu punya tanggung jawab.Tapi tentu kan tanggungjawab dan bersalah kan beda,""ujar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).

Siapa saja selain Jonan yang harus bertanggungjawab?

Wapres menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera), Basuki Hadimuljono, Kapolri, Jenderal Pol, Badrodin Haiti, pemerintah daerah di mana lokasi kemacetan terjadi, serta masyarakat.

Bentuk tanggungjawabnya, adalah memastikan hal serupa tidak terulang.

"Ini yang penting tahun depan harus bisa diatur lebih baik lagi,"ujarnya.

Sebelum musim mudik, rapat kabinet sudah sempat digelar untuk mengantisipasi musim mudik.

Sejumlah gagasan sempat dilontarkan, mulai dari menggratiskan tol, sehingga di pintu tol para pengendara tidak harus berhenti, dan dapat mengurangi kepadatan kendaraan di akses masuk dan akses keluar tol.

Selain itu gagasan penerapan sistem ganjil-genap juga sempat dibahas.

Dalam gagasan tersebut, pemudik akan dibagi sesuai plat nomor polisi kendaraannya, dan diatur agar kendaraan berplat ganjil dan berplat genap, tidak mudik di hari yang sama.