Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Golkar, Muhidin Muhammad kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan tersebut terkait suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Muhidin akan dimintai keterangannya untuk rekannya di Komisi V DPR RI yang kini sudah menjadi tersangka, Budi Supriyanto.

"Untuk Budi," kata Muhidin di KPK, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Muhidin sendiri tidak banyak berkomentar terkait pemeriksannya itu.

Pemanggilannya kali ini untuk melanjutkan pemeriksaan dirinya sebelumnya.

"Tidak ada persiapan. Buat melengkapi aja yang ini," kata Muhidin.

Sebelumnya, dalam dakwaan Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir disebutkan adanya pertemuan antarkapoksi di DPR RI untuk membahas proyek tersebut.

Terkait pertemuan tersebut, Muhidin membantahnya usai diperika pada 3 Juni 2016 lalu.

"Enggak ada, enggak ada," kata Muhidin.

Pertemuan tersebut sebenarnya telah dibenarkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjojono.

Usai diperiksa di KPK beberapa waktu lalu, Taufik membenarkan pertemuan informal antara dia dengan pimpinan Komisi V terkait usulan proyek yang dianggarkan melalui dana aspirasi anggota dewan.

Pada kasus tersebut, KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka yakni, Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi PDIP, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar, dan Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN.