TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jajaran Kepolisian wilayah Provinsi Riau terus bekerja menangani kasus-kasus terkait kebakaran hutan.

Sejumlah program dijalankan dan membawa dampak yang positif dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan nasional tersebut.

Beberapa hari ini perhatian publik kembali tercurah karena terbitnya surat SP3 terhadap 11 perusahaan swasta baru-baru ini.

Media massa cukup luas memberitakan langkah pihak kepolisian itu. Berbagai tanggapan pun muncul baik yang bersikap skeptis maupun netral. Tentu pemahaman secara obyektif diperlukan untuk memahami perkembangan itu. Terlepas dari adanya pemberian SP3, pihak kepolisian sebenarnya sudah melakukan sejumlah langkah.

Namun demikian, hal itu tak lantas berarti jajaran Polda Riau tak serius bekerja. Sebagaimana kita ketahui pada 14 Maret 2016 terjadi pergantian kepemimpinan di Polda Riau. Brigjen Pol Supriyanto menjadi pejabat baru menggantikan Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan sebagai Kapolda.

Tentu saja jajaran pejabat baru membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tugas menyelesaikan masalah-masalah kebakaran hutan. “Tentu ini bukan berarti pimpinan baru sama sekali tidak punya rencana kerja meneruskan permasalahan itu,” ujar Agus Yohanes, Ketua Masyarakat Anti Korupsi (Marak), Kamis (21/7/2016).

Menurut catatan Agus, pihak kepolisian Riau telah melakukan beberapa langkah beberapa tahun terakhir. Hal itu diteruskan oleh kepemimpinan baru di bawah Kapolda Brigjen Pol  Supriyanto.

Agus yakin dengan kemampuan perwira polisi kelahiran Semarang, Jawa Tengah, itu dalam melanjutkan tugas berat menangani kebakaran hutan. Buktinya Polda Riau telah menangani sebanyak 71 perkara yang terbagi 53 perkara perorangan dan 18 perkara korporasi pada tahun 2015. Dari 53 perkara perorangan yang sudah Tahap II (P21) sebanyak 51 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 63 orang.

Sedangkan pada tahun 2016 Pada tahun 2016 Polda Riau beserta jajaran Polres telah melakukan penegakan hukum terhadap perkara kebakaran hutan dan lahan. Sejak bulan Januari hingga Juli 2016 sebanyak 63 perkara perorangan dengan jumlah tersangka sebanyak 78 orang telah diselesaikan. “Ini salah satu bukti keseriusan yang saya maksud,” tegas dia kembali.

Di luar itu, sejumlah perkara lain yang masih dalam penyidikan sebanyak 16 perkara dan Tahap I sebanyak 4 perkara. Terdapat pula satu perkara kebakaran hutan dan lahan yang penanganannya dihentikan karena tersangka gila. Berdasarkan hasil penyidikan total luas lahan yang terbakar adalah 387,985 ha.

Selama tahun 2016, sampai dengan bulan Juli, belum ditemukan adanya indikasi keterlibatan korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum terhadap korporasi pada tahun 2015 diduga telah memberikan efek jera kepada korporasi. Namun demikian penyelidikan masih dilakukan terutama di areal perusahaan-perusahaan yang memiliki perizinan baik dari perkebunan maupun dari kehutanan (HTI).

Dia mengingatkan masyarakat untuk bersabar menunggu perkembangan upaya-upaya tersebut.