TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi dinilai memiliki modal politik tinggi untuk menjalankan program-program pemerintahan.

Ditambah dengan masuknya Golkar, PPP dan PAN menjadi partai pendukung pemerintah.

Demikian dikatakan Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi dalam rilis survei SMRC di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (24/7/2016).

"KMP sudah mati, cuma belum ada tahlilan. Kalau mau jujur yang memerankan oposisi hanya Demokrat. PKS dan Gerindra, oposisi tapi jinak. Kalau Jokowi tidak berhasil keterlaluan, modal politik tingkat elite jadi mubazir," kata Burhanudin.

Ia mengatakan terdapat konsolidasi politik dengan masuknya Golkar, PAN dan PPP.

Hal itu berbeda saat Jokowi bekerja pada tahun pertama menjabat presiden.

Dimana, janji Jokowi membentuk koalisi terbatas tidak mendapat dukungan parpol.

"Hanya didukung 37 persen di parlemen," imbuhnya.

Ia melihat Jokowi tidak lihai dalam satu tahun menjabat sebagai presiden.

Contohnya, ia tidak leluasa dalam memilih Kapolri serta kabinet.

"Ini ada oligarki kekuasaa. Jokowi, dianggap orang baru, amatir tak mendapat dukungan politik di parlemen. Dapat dukungan dari parpol tapi tak bisa dikontrol," katanya.

Burhanuddin mengatakan masuknya Golkar dan PPP serta PAN mengurangi beban kekuatan politik dominan pada PDIP.

Akhirnya, Presiden Jokowi dapat bersikap lebih kuat dimata partai pengusung awal di Pilpres 2014.

"Satu tahun pertama, Jokowi tidak leluasa, itu berakibat fatal, makin tersandera. Dia tak bisa lihat mendapat dukungan publik," ujarnya.