Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Partai Hanura tidak khawatir dengan wacana perombakan atau reshuffle kabinet yang kembali mencuat belakangan ini.

Hanura sendiri memiliki dua menteri di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK.

Ketua Fraksi Partai Hanura, Nurdin Tampubolon menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

‎Partainya kata Nurdin dalam posisi menunggu keputusan reshuffle kabinet tersebut.

"‎Kita serahkan saja kepada presiden yang mempunyai hak preogratif. Ya jadi persoalan reshuffle ada atau tidak ya tentunya keputusan presiden dan kita hanya menunggu saja, saya kira di situ," kata Nurdin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Anggota Komisi XI DPR itu pun ‎mengaku tidak masalah jika kursi menteri Hanura diberikan kepada Golkar atau Partai Amanat Nasional (PAN).

Setelah bergabung mendukung pemerintah, dikabarkan dua partai tersebut akan mendapat jatah menteri di kabinet Jokowi-JK.

"Kami memberikan sepenuhnya kepada Presiden, apapun keputusan Presiden kita dukung sebagai partai pendukung pemerintah. Jadi semuanya kita serahkan kepada beliau," tuturnya.

Nurdin pun menyadari bahwa ‎presiden berhak kapan saja mencopot dua menteri Hanura yang ada di kabinet.

Namun, dirinya mengingatkan agar reshuffle harus dipertimbangkan atas kinerja yang telah dilakukan para menteri-menteri pembantunya.

"‎Jadi kalau Hanura sekarang ada dua menterinya yang menurut presiden prestasinya sudah bagus ya tidak ada masalah hak beliau, tapi kalau presiden menyatakan kurang prestasinya dan diganti dengan yang lain itu hak prerogratif daripada presiden," katanya.