TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang pemimpin harus diberi kekuasaan yang memadai.

Dengan demikian, menurut mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, sang pemimpin bisa menjalankan aturan, untuk memperbaiki kehidupan negaranya.

Bila kekuasaan seorang pemimpin terlau besar, menurut Mahathir hal tersebut bisa berbahaya, karena berpotensi disalahgunakan untuk praktik korupsi.

"Ini yang sering dialami kita, tak beri kuasa tak ada pemerintah, tapi kuasa diberi bisa disalahgunakan," ujar Mahathir dalam orasi ilmiahnya, di acara Dies Natalis ke-17 Universitas Bung Karno (UBK), di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/7/2016).

Dalam kasus tersebut rakyat juga bertanggungjawab.

Karena rakyatlah yang memberikan kekuasaan tersebut kepada sang pemimpin melalui proses pemilihan.

Bila rakyat mau menerima suap atau rasuah dalam proses pemilihan, maka ia telah kehilangan hak pilihnya, untuk memilih pemimpin bersih yang mampu memajukan negerinya.

"Rasuah akan menghancurkan masyarakat, karena segalanya akan naik harganya kalau rasuah," ujar Mahathir.

"Kita sering salahkan pemimpin, tapi pemimpim tak jadi pemimpin kalau tak diizinkan oleh kita. Kalau masyarakat menolak rasuah, pemimpin juga tidak," ujarnya.