Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, imbuhnya, situasi yang sama juga terjadi.
Rizal menyelesaikan masalah reklamasi dengan tepat dan pada akhirnya menyelesaikan pro-kontra panas izin reklamasi.

"Jadi setidaknya dalam dua kasus itu, Rizal Ramli mampu melakukan tugasnya dengan baik. Tentu, debat opini antara Rizal Ramli dengan Sudrman Said tidak cukup alasan untuk mereshuffle mereka," ucapnya.

"Kalau soal izin reklamasi pulau G yang jadi faktor, tentu itu tidak sebanding dengan kinerja Rizal Ramli sebelumnya. Lebih-lebih tindakan penghentian itu dilakukan dengan dasar-dasar pertimbangan yang cukup dan solid," tambahnya.

Jadi menurutnya, penggantian Rizal Ramli ini seperti dipaksakan bukan karena faktor kinerja.

"Maka pergantian Rizal Ramli, Anis, Jonan, semata karena kepentingan akomodasi dan pragmatisme politik," ujarnya.

Menurutnya ketiga menteri tersebut memang tidak memiliki partai dan tak punya kekuatan melakukan penggalangan dukungan politik.

"Peminggiran mereka menunjukan bahwa Jokowi masuk lebih dalam ke pelukan Parpol," jelasnya.

Pada perombakan kali ini, Presiden Jokowi memasukkan sejumlah figur dari partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi pemerintahan, seperti Erlangga Hartarto dari Partai Golkar dan Asman Abnur dari PAN.

Ada pula wajah mantan menteri dalam kabinet Jokowi, yaitu Sri Mulyani.

Perempuan yang pernah menjadi menteri dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono itu sempat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia dan menjadi satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam 100 perempuan paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes.