TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tema utama perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Rabu (27/7/2016), tampaknya adalah stabilitas dukungan politik untuk percepatan ekonomi dan pembangunan.

Mengapa demikian?

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan melihat hal itu karena ada elemen akomodasi politik tersaji dalam susunan kabinet yang baru dirombak Jokowi.

"Akomodasi politik tercermin dari jatah kursi untuk Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing masing satu," ujarnya kepada Tribunnews.com, Rabu (27/7/2016).

Selain itu kata dia, stabilitas politik ditekankan dengan perubahan yang minor dalam komposisi jumlah kursi untuk tiap partai yang relatif tetap.

Sedangkan penekanan ekonomi terlihat dari sebagian besar perubahan menteri tersebut terkait dengan ekonomi. Termasuk dipanggilnya kembali Sri Mulyani.

"Saya kira karena dia memiliki reputasi internasional yang positif yang akan mampu membantu presiden menarik investasi dan kepercayaan ekonomi internasional," jelasnya.

Sri Mulyani tampaknya juga diharapkan dapat mempercepat reformasi birokrasi dan aturan yang terkait percepatan ekonomi. Karena dia punya pengalaman itu ketika menjadi menkeu zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Presiden Joko Widodo sudah melakukan reshuffle kabinet.

Berikut daftar menteri baru tersebut :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto

2. Menteri Keuangan Sri Mulyani

3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo

4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi