Jokowi Singgung Soal Batas Maritim Saat Bertemu Perdana Menteri Malaysia
Presiden Joko Widodo, Senin (1/8/2016) sore menyambut kehadiran Perdana Menteri Malaysia, Datuk Najib Tun Razak di Istana Merdeka.
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo, Senin (1/8/2016) sore menyambut kehadiran Perdana Menteri Malaysia, Datuk Najib Tun Razak di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Seusai pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ada tiga isu yang dibicarakan.
Satu diantaranya mengenai batas wilayah kedua negara.
"Kita sepakat untuk lebih mengintensifkan negosiasi dan pertemuan-pertemuan," ujar Presiden di Istana Kepresidenan.
Dalam bidang perbatasan, Indonesia dan Malaysia dari tahun 2005 hingga awal 2016 telah diselenggarakan 29 perundingan teknis perundingan batas maritim.
Perundingan Teknis terakhir (ke 29) diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 15-17 Maret 2016.
Sementara untuk batas darat, kedua negara melakukan pembahasan melalui Joint Working Group on the Outstanding Border Problems (JWG-OBP) yang terakhir melakukan pertemuan pada tanggal 4-6 November 2015 di Malaysia.
Untuk mempercepat proses perundingan perbatasan maritim tersebut, Indonesia dan Malaysia telah menunjuk Utusan Khusus (Special Envoy) yang ditunjuk kedua Kepala Pemerintahan pada bulan Juli 2015.
Utusan khusus tersebut adalah Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman dan Duta Besar Eddy Pratomo.
Sementara itu, PM Razak mengakui pertemuan tersebut masih ada beberapa poin yang belum ditemukan titik temunya.
"Kita ambil maklum ada sedikit progres kemajuan utusan khas kedua negara telah dicapai namun masih jauh jurang gap daripada satu bentuk penyelesaian yang komprehensif," kata PM Razak.
Dari pertemuan tersebut, PM Razak mengatakan kedua Negara sepakat untuk memberikan arahan baru kepada dua utusan yang tengah berunding soal perbatasan tersebut.
"Jadi kami berdua setuju untuk memberi pengarahan baru kepada kedua-dua utusan ini supaya pada akhirnya satu bentuk penyelesaian komprehensif yang boleh diterima oleh kedua negara dapat tercapai dalam masa yang tidak berapa lama lagi," kata PM Razak.