Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat penolak pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah merasa diperlakukan tidak adil.

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Gunritno mengatakan masyarakat hanya ingin tanah yang dimiliki bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya.

"Pemda ingin menyejaterahkan rakyat melalui investor, pegununan kapur gampang karena banyak investor, gampang mengobral izin, karena di Cina beberapa pabrik ditutup," katanya dalam diskusi 'Dibalik Polemik Pembangunan Pabrik Semen' di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (7/8/2016).

Ia menyebutkan dalam dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), pabrik semen akan memperkerjakan 1200 pekerja masyarakat Rembang.

Kini, kata Gunritno, diklaim telah 95 persen tenaga kerja yang terserap.

"Tapi berapa peningkatan kesejahteraan setelah adanya pabrik semen, upah kerja hanya Rp 60 ribu, hanya sedikit meningkat dari yang tadinya petani," tuturnya.

"Tidak sampai 150 orang yang kerja di pabrik semen," tambahnya.

Ia pun mempertanyakan kesejahteraan warga tersebut.

Apalagi, permintaan petani hanya sederhana yakni ingin tanah diwariskan ke anak cucu.

"Mungkin berani menyuarakan Amdal abal-abal, masyarakat jadi tumbal," ujarnya.

Ia pun menilai masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan pabrik semen.

Apalagi, ia menilai aneh Amdal pabrik Semen Indonesia yang keluar dalam waktu dua tahun.

Gunritno membandingkan dengan Amdal PT Indocement yang keluar dalam waktu empat tahun.

"Kok arogansi Semen Indonesia, tuntutannya sederhana ayo rembugan. Ada pihak ingin memperkeruh seperti intimidasi warga, mungkin bukan dari pabrik semen," katanya.