TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) saat ini masih terus melakukan penyidikan menyusul bentrok antara warga Sarirejo dengan prajurit Pangkalan TNI AU (Lanud) Suwondo, Medan, Sumatera Utara, Senin (15/8/2016) lalu.

Akibat bentrokan tersebut, sejumlah warga dan wartawan termasuk wartawan Tribun Medan dan MNC ikut menjadi korban luka-luka.

"Proses penyelidikan untuk mengetahui siapa-siapa saja, baik masyarakat maupun prajurit TNI AU yang terbukti bersalah, sehingga akan mempermudah proses hukum selanjutnya," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya, dalam keterangan yang diterima, Kamis (18/8/2016).

Jemi mengatakan, TNI AU tidak akan menutup-nutupi kesalahan prajuritnya, bila memang terbukti bersalah dipastikan prajurit TNI AU yang terlibat bentrok dengan warga di Medan pasti akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Tindakan ini mengindikasikan tidak ada prajurit TNI AU yang kebal hukum, artinya semua prajurit TNI AU memiliki kedudukan yang sama di mata hukum," kata Jemi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, menganggap TNI di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Gatot Nurmantiyo sudah cukup bagus. "Jangan kemudian dikotori prajurit yang tidak disiplin itu," kata Hasanuddin.

Hasanuddin meminta adanya investigasi secara netral oleh POM TNI AU pusat. Hasil investigasi tersebut kemudian harus dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Karena menyangkut rakyat, maka bentrokan tersebut harus diselesaikan secara hukum dan harus ada pemberatan.

"Harus dibawa ke ranah hukum," kata Politikus PDIP itu.

Menurutnya, pemukulan tersebut dapat dihindari. Wartawan, kata Hasanuddin, dapat diberitahu bila ada sikap yang kurang tepat. Apalagi, wartawan di lokasi tersebut sedang menjalankan tugas.

"Karena wartawan juga manusia sehingga mungkin ada kesalahan sehingga tidak perlu adanya tindakan yang over TNI AU," katanya.

Ia mengatakan hukum militer melalui pengadilan militer lebih berat. Sebab, militer mendapatkan sanksi tambahan berupa hukuman disiplin sampai pemecatan.

Bahkan, kata Hasanuddin, bila terjadi kontak dengan masyarakat harus diselesaikan dengan kelompoknya di TNI.

"Karena di dalam kelompok itu pasti ada komandannya dan dia harus bertanggungjawab itu, jadi bukan hanya perorangan saja," ujarnya.

Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Tribun Medan, Abdul Haerah HR mengatakan, ada upaya pembalikan fakta bahwa seolah-olah jurnalis dan warga bersalah.

"Jurnalis dituding tidak berseragam jurnalis (seragam apa pulak yg dimaksud?) sampai tidak dikenali. Hasil pemeriksaan korban, tidak ada luka fisik, padahal dua tulang rusuk Syafrin wartawan MNC disebut patah," katanya di Medan, Selasa (16/8) malam.

Ia menyampaikan, semua elemen di Medan mulai dari DPRD, MUI Medan menyesalkan adanya penyerangan yang dilakukan TNI AU kepada warga dan wartawan.

"Jurnalis se-Sumut dan Indonesia telah menyampaikan protes atas peristiwa kekerasan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, kericuhan antara warga Karangsari dengan TNI berujuk bentrok. Ratusan personel TNI AU memukuli dan menghajar kaum ibu bahkan anak-anak.

"Keterlaluan mereka itu bang. Mamak-mamak bahkan anak-anak pun dihajar sama orang itu (TNI AU)," kata Andi, warga Sari Rejo, Senin (15/8/2016) di rumah sakit Mitra Sejati.

Menurutnya, setelah warga melakukan demonstrasi dengan membakar ban, anggota anggota TNI AU terlihat mulai bringas.

Karena tidak mampu menahan emosi, belasan anggota TNI AU menyerbu warga yang tengah nongkrong di sekitar lokasi.

"Gawat bang, semua dihajar. Anak-anak pun yang ada di lokasi dimaki-maki ada juga yang ditokok (dijitak) kepalanya," katanya.