Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bulan Agustus 2016 hampir memasuki minggu terakhir namun, masih belum ada tanda-tanda bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu 2019 akan dibahas.

Pemerintah sebagai inisiator RUU Pemilu 2019 ini tak kunjung terbuka dan bersikap.

DPR RI pun sebagai pemegang kuasa 50% hak dalam penyusunan RUU juga seolah menunggu Pemerintah tanpa ada kepastian.

Bagaimana nasib Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan secara serentak? Padahal, Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama yang akan diselenggarakan oleh Indonesia.

"Helat pemilu serentak ini tentu tidak main-main," ujar anggota Sekretaritas Bersama Kodifikasi UU Pemilu, yang juga Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, kepada Tribunnews.com, Jumat (26/8/2016).

Karena menurutnya, butuh perdebatan dan pembahasan yang sangat mendalam untuk dapat menyiapkan regulasi dan desain penyelenggaraan pemilu serentak agar menjadi baik.

Pembahasan undang-undang pemilu membutuhkan proses konsultasi terbuka dengan banyak pihak, mulai dari masyarakat, akademisi, partai politik, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, lembaga penegak hukum dan pihak lain yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilu.

Frekuensi konsultasi yang pastinya sangat tinggi ini, tentu tidak memungkinkan jika undang-undang pemilu dibahas dan disusun dalam waktu yang sangat sempit.

"Jika Pemerintah, khususnya presiden masih saja acuh dan tidak peduli terhadap RUU ini, maka kita mesti bersiap untuk menyongsong persiapan dan pelaksanaan pemilu yang amburadul dan penuh dengan bentangan persoalan pada 2019," jelasnya.

Dia ingatkan, sebagai sebuah kontestasi besar, Pemilu 2019 tentu sangat membutuhkan regulasi yang kuat dan baik.

Menurutnya pula, Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak mungkin lupa dengan perhelatan Pemilu 2019.

Selain karena merupakan agenda rutin pergantiaan kekuasaan negara, Jokowi masih memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri menjadi presiden untuk masa jabatan kedua.

"Jadi mustahil jika yang bersangkutan lupa tentang agenda penting transisi pemerintahan ini," ucapnya.