Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi NasDem, Johnny G Plate mempertanyakan wacana pembentukan sekolah parlemen. Ide tersebut digagas oleh Ketua DPR Ade Komarudin.

"Saya belum dengar apa yang dimaksud dengan sekolah parlemen dan apa kurikulum serta bobot akademisnya," kata Johnny melalui pesan singkat, Minggu (28/8/2016).

Johnny mengatakan anggota DPR telah mengikuti pendidikan di Lemhanas. Pendidikan tersebut bersertifikat dengan kurikulum Lemhanas.

Anggota Komisi XI DPR itu mengakui wacana tersebut belum pernah dibicarakan dengan pimpinan fraksi. Apalagi rapat dengan agenda sekolah parlemen di Badan Musyawarah (Bamus) maupun pengganti bamus.

"Mungkin masih wacana saja," kata dia.

Namun Johnny menegaskan kaderisasi merupakan tugas partai politik. Sedangkan fungsi DPR telah diatur Undang-undang.

"Apa perlu ada sekolah presiden, menteri, gubernur, bupati, kades," katanya.

Ia kembali menegaskan tugas kaderisasi menjadi domain parpol. Johnny menyebutkan anggota DPR berasal dari berbagai latar belakang dan keahlian.

"Mahaguru, doktor, PHD, master, purnawirawan jenderal, lawyer bankers, mantan menteri, gubernur, bupati, dokter, wartawan, seniman, sastrawan, arkeolog, mantan diplomat, mau sekolah dengan kurikulum apa? Dan apa passing grade serta kualifikasinya ? Aya-aya wae," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membuat sekolah parlemen. Sekolah parlemen tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kualitas para anggota DPR RI agar menghasilkan produk legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran yang lebih baik.

"Membuat sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas anggota DPR RI di masa yang akan datang. Biar kualitas anggota DPR jadi lebih baik," kata Ketua DPR, Ade Komarudin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Ade menuturkan, pihaknya masih melakukan kajian untuk pembentukan sekolah parlemen tersebut. Dia sejak menjadi Ketua DPR berkeinginan memperbaiki citra parlemen yang saat ini kurang baik di masyarakat.

"Tujuan kita peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsi sebagai pembuat UU, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," kata dia.