TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik keras pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang tanggal 20 Oktober nanti genap berusia dua tahun.

Mulai dari janji Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang dinilai SBY sekadar retorika, hingga perihal dominasi Tiongkok di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Sementara itu, Presiden Jokowi justru semringah saat mengikuti kontes domba dan kambing di halaman belakang Istana Bogor, Sabtu (27/8/2016) kemarin.

Empat domba Jokowi dipamerkan meski kalah gagah dari domba Garut bernama Bejo yang harganya tembus Rp 60 juta.

Kemarin, SBY menghadiri wisuda ke-XV Universitas Al Azhar Indonesia di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

SBY mengenakan setelan jas berwarna hitam dipadu kemeja putih dan dasi berwarna hijau. Ibu Ani Yudhyono turut hadir menemani SBY. Ibu Ani mengenakan kebaya berwarna hijau dan kerudung berwarna putih.

Dalam acara ini juga hadir Ketua YPI Al Azhar, Jimly Asshidiqqie, Ketua Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, Muhammad Suhadi, Mantan Menpora Roy Suryo, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

SBY mendapat panggung kehormatan menyampaikan orasi ilmiah bertema 'Membangun Ekonomi Indonesia Berbasis Benua Maritim serta Nilai-nilai Agama dan Budaya'.

Kesempatan itu tak disia-siakan SBY untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi.

Dengan lugas, SBY menyindir upaya pemerintah Jokowi dalam mewujudkan negara poros maritim. Menurutnya, poros maritim yang selalu digaungkan Jokowi belum terlihat secara nyata hingga saat ini.

"Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim, negara kepulauan wajib hukumnya harga mati pembangunan kita berwawasan maritim. Tapi yang saya dengar, yang saya ikuti sebatas retorika," tegas SBY.

SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai, kondisi maritim Indonesia tidak akan berubah jika hanya sebatas menggaungkan retorika.

"Without action, without policy, without actual program to be implementation (tanpa tindakan, tanpa kebijakan dan tanpa program yang dilaksanakan secara nyata)," kritik SBY.

Daratan
SBY menilai, jika pemerintah tidak memiliki wawasan maritim dalam pembangunan ekonomi maka pemerintah hanya memikirkan dan mengurus sumber dan potensi yang ada di daratan.