‎"Pada saat ini sebanyak 260 hektar menjadi sengketa perebutan atau klaim antara TNI AU dengan masyarakat," kata Pigai.

Dari 260 hektar tersebut seluas 5,6 hektar objek yang disengketakan telah dimenangkan warga dengan putusan incraht Mahkamah Agung. Namun hingga kini proses eksekusi tersebut belum pernah dilakukan.

‎"Dari 260 hektar itu, 5,6 hektar pernah diproses hukum di pengadilan, dan kesemuanya dari pengadilan pertama hingga kasasi dimenangkan masyarakat sebanyak 5,6 hektar," paparnya.

Ketika lahan tersebut masih dalam proses sengketa, TNI AU hendak membangun dua unit Rusun.

TNI memasang spanduk pembangunan rusun sehingga kemudian memancing reaksi warga dan menjadi puncak gunung es sengketa ‎yang kemudian berujung bentrok pada 15 agustus lalu.

Pigai mengatakan dari sengekta lahan yang diadukan warga ke Komnas HAM tersebut Komnas HAM menilai adanya perbedaan persepsi.

TNI AU dan warga memiliki perbedaan pandangan sehingga kedua pihak saling mengklaim punya kuasa atas lahan tersebut.

Warga memandang berhak menguasai lahan berdasarkan azas historis, legalitas, dan faktual.

Sementara TNI hanya berdasarkan atas Azaz penguasaan lahan oleh negara yang diperuntukkan untuk pangkalan udara. Dasar yang dimilki TNI yakni catatan aset negara di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bernomor 50506001.

"Secara historis warga sudah mengelola lahan itu sejak 1926 dan TNI baru masuk pada tahun 1950 dengan membuat pangkalan udara, sementara secara faktual di atas lahan tersebut hidup 5500 warga," pungkas Pigai.