TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman mempertanyakan argumen Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menjelaskan alasan tidak ingin cuti salah satunya adalah fenomena La Nina.

"Terlalu jauh itu. Apa urusannya?" kata Habiburokhman saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Dia menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Ahok pada persidangan, tidak ada yang memperkuat argumennya di hadapan hakim konstitusi.

"Tidak ada yang kuat sama sekali. Saya rasa permohonan dia akan tetap ditolak," katanya.

Dalam persidangan, Ahok mengatakan dirinya juga ingin mengantisipasi banjir, rob, dan genangan.

Pasalnya, semasa cuti fenomena La Nina atau terjadinya penyimpangan iklim yang memicu terjadinya cuaca ekstrim di musim kemarau karena memanasnya suhu muka laut di perairan Indonesia.

"Kemudian demi mengantisipasi banjir, rob, dan genangan, yakni pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir, terutama mengingat bahwa akan ada puncak fenomena alam La Nina pada Oktober sampai Desember 2016," ucap Ahok.

Karenanya dia berharap Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonannya untuk menguji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

Terutama Pasal 70 ayat 3 huruf a, yang mewajibkan petahana untuk cuti dari jabatan sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.

"Padahal pada saat itu, pemohon akan menjalani fungsi pengawasan yang sangat penting untuk pengawasan," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.