TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan rencana Pemerintah menggulirkan kebijakan reformasi hukum yakni untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum Indonesia.

"Ini agar kepercayaan publik terhadap hukum nasional itu pulih," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Wiranto tidak menjelaskan secara detail terkait apa saja yang akan masuk ke dalam reformasi tersebut.

Wiranto mengungkapkan saat ini Pemerintah masih melakukan pengkajian, menelusuri bagian mana yang akan direformasi.

"Presiden sudah jelas memberi petunjuk bahwa kita akan secara tegas menindak aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga hukum, menegakkan hukum, tapi justru menodai hukum. Ini yang kita selasar," tutur Wiranto.

Terkait kapan kebijakan reformasi hukum ini akan diberlakukan, Wiranto mengatakan belum dalam waktu dekat ini, karena masih ada paket kebijakan yang perlu didahului untuk diberlakukan.

"Sabar, tentunya nanti akan muncul paket-paket mana yang didahulukan. Sekarang sedang digodok dengan seksama dan hati-hati," ucap Wiranto.