Polisi Libatkan Bank Indonesia Periksa Uang di Bunker Dimas Kanjeng
Polda Jawa Timur bersama Bareskrim dalam waktu dekat akan memeriksa bunker yang ada di Padepokan milik Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo.
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Jawa Timur bersama Bareskrim dalam waktu dekat akan memeriksa bunker yang ada di Padepokan milik Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo.
"Dalam waktu dekat ini akan dilakukan olah TKP di sana (bunker), pastinya melibatkan ahli dari Bank Indonesia untuk meneliti keaslian uang," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar.
Hal tersebut diungkapkan Boy usai menghadiri acara Bhayangkari di Jakarta Utara, Kamis (29/8/2016).
Mantan Kapolda Banten tersebut menegaskan pihaknya belum bisa memastikan apakah uang di bunker itu palsu atau ada sebagian yang asli.
Sehingga perlu diteliti lebih lanjut termasuk melalui laboratorium.
Boy pun mengaku tidak tahu pasti jumlah uang yang ada di bunker Dimas Kanjenf.
Kata dia, untuk menghitung uang tersebut dibutuhkan waktu dan proses, disertai dengan pengecekan keaslian uang.
"Belum tahu nominal pastinya, saya tidak bisa spekulasi, yang pasti jumlahnya besar. Dilihat dari variasi para korban, ada yang puluhan dan ratusan juta," tambahnya.
Sebelumnya, Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifudin mengakui ada gudang penyimpananan uang di Padepokan Dimas Kanjeng.
"Memang ada, saat penggerebekan kapan hari itu petugas menemukan semacam tempat penyimpanan uang di rumah Dimas Kanjeng Taat Pribadi," kata Arman, Rabu (28/9/2016).
Dia menjelaskan, tempat penyimpan uang berada di lantai satu dan dua rumah Dimas Kanjeng di Dusun Sumber Cengkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Probolinggo.
"Kalau tempat uangnya itu saya belum jelas, apakah berbentuk kotak seperti brankas atau lainnya. Saat ini penyidik Polda Jatim sedang mendalaminya," ucap dia.
Arman mengaku tak tahu isinya.
Sebab, semua barang bukti yang diamankan di rumah Dimas Kanjeng diambil alih Polda Jawa Timur.