Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat meninjau lokasi bencana, Presiden Joko Widodo menyayangkan tindakan perusakan lingkungan yang menyebabkan banjir bandang di Garut beberapa waktu lalu.

Dirinya pun menginstruksikan Kapolri untuk menindak tegas para pelaku perusakan lingkungan.

"Penegakan hukum, ini yang paling penting. Karena tanpa itu hutan, vegetasi, dan pohon ini akan terus digunduli," kata Jokowi berdasarkan keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Istana Kepresidenan, Kamis (29/9/2016).

Ia pun memerintahkan Kapolri untuk melakukan tindakan hukum terhadap perusak lingkungan yang menyebabkan banjir bandang seperti di Garut.

"Tidak hanya di sini, saya kira di seluruh Tanah Air," ujarnya.

Sebelumnya, BNPB menyatakan bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di hulu Sungai Cimanuk disinyalir menjadi faktor utama dari penyebab bencana banjir bandang di Kabupaten Garut.

Faktor manusia menjadi satu penyebab kerusakan tersebut.

Antara lain penggunaan lahan dan penambangan galian seperti pasir, tanah liat, dan lain-lain.

Mengatasi kerusakan lingkungan tersebut, Jokowi mengatakan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah turun ke lapangan untuk melakukan menanganinya dalam rangka konservasi lahan.

"Juga penataan ruang yang betul agar vegetasi-vegetasi yang ada di atas itu tidak semuanya hilang dan gundul," ucap Presiden.

Terkait dengan pencarian korban hilang, Presiden mengatakan sampai saat ini Basarnas masih terus melakukan pencarian.

Kementerian Sosial disebutnya juga sudah bergerak untuk memberikan santunan bagi keluarga korban.

Perbaikan infrastruktur dan sarana umum lainnya tak luput dari perhatian pemerintah.

Presiden menyebut bahwa perbaikan tanggul dan penyediaan air bersih sudah langsung dikerjakan.

Terhadap penyediaan tempat tinggal bagi para korban yang kini berada di pengungsian, telah diputuskan bersama dengan pemerintah daerah.

Rencananya akan dibangun dua rumah susun (rusun) untuk ditempati para pengungsi.

"Tadi saya bertanya ke Bupati Garut apakah masyarakat menyetujui untuk tinggal di rusun. Jawabannya setuju," katanya.

Pembangunan dua tower Rusun akan dibangun secepatnya untuk masyarakat.
"Yang di Sumedang juga sama, tapi rusun atau tidak rusun, nanti akan dicek di lapangan," kata Presiden.