TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bappilu PDIP DKI Jakarta Gembong mengakui pertarungan politik dalam perebutan kursi politik memerlukan strategi pemenangan terbaik.

Oleh karena itu, selain kemampuan dan pengalaman dari internal parpol pengusung, jasa konsultan atau lembaga politik yang mumpuni diperlukan guna membantu pemenangan si calon.

Meski begitu, Gembong menampik pengunaan jasa konsultan politik untuk Ahok-Djarot ini dikarenakan kecerdasan politik warga Jakarta sebagai calon pemilih dan lawan dalam perebutan Pilkada DKI Jakarta kali ini, yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana terbilang berat.

"Konsultan politik diperlukan. Tapi, kehadiran konsultan atau lembaga politik dalam pencalonan itu normal untuk memotret kekuatan sendiri dan kekuatan lawan dalam pertarungan ke depan," ujarnya.

"Jangan lihat semata karena lawan berat atau ringan. Tapi, konsultan politik itu yang bisa membantu memetakan kekuatan dan selanjutnya merekomendasikan langkah yang harus dilakukan untuk memenangkan pilkada," sambungnya.

Gembong menyebut pihaknya masih melakukan pembahasan bersama dengan tiga parpol pengusung lain dan relawan saat ditanya tentang konsultan politik dari kubu Ahok, yakni Cyrus Network atau dari CSIS yang pernah beberapa kali digunakan oleh PDIP.
"Lembaga maupun konsultan politik untuk Ahok-Djarot belum diputuskan," urainya.

Sementara itu, Gembong menyampaikan, pihaknya maupun Tim Pemenangan belum membahas tentang dana pemenangan hingga kampanye untuk memenangkan Ahok-Djarot hingga putaran pertama.

Namun, menurutnya seharusnya seluruh dana awal untuk pemenangan Ahok-Djarot berasal dari patungan parpol pengusung.

"Sudah pasti biaya pemenangan zaman Jokowi-Ahok pada 2012 berbeda dengan Ahok-Djarot sekarang. Bisa lebih besar dan bisa lebih rendah," imbuhnya seraya memastikan penggalangan dana kampanye berasal dari kader internal PDI Perjuangan.