TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Sarmuji menerapkan pendampingan terhadap aparatur desa terkait implementasi dana desa.

Menurutnya, dana desa mempunyai dampak besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dirinya pun mengundang kepala desa se-Kabupaten Blitar untuk berbicara penguatan dan pengelolaan dana desa.

Selain pentingnya pendampingan, nilai strategis pengawasan juga dibutuhkan sebagai bentuk keseimbangan kerja dalam memajukan desa.

Pasalnya, lahirnya UU N0. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong dan meningkatkan peran strategis desa sebagai garda depan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan kemakmuran rakyat Indonesia.

Salah satu muatan UU Desa adalah lahirnya dana desa yang langsung dialokasikan dalam APBN.

"Dengan adanya UU Desa, akun Dana Desa sekarang telah menjadi salah satu bagian pos belanja negara," kata Sarmuji dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/10/2016).

"Akun dana desa merupakan akun baru dalam APBN yang sebelumnya belum ada," ujar anggota dewan asal Blitar ini.

Dana desa yang dialokasikan langsung dalam APBN, kata Sarmuji, ini pada akhirnya juga meningkatkan jumlah dana yang masuk dan dikelola langsung oleh desa.

Menurutnya, satu desa akan menerima dana langsung dari APBN bervariasi mulai dari ratusan juta hingga di atas 1 miliar rupiah, tergantung jumlah penduduk maupun luas wilayahnya.

"Sebagai anggota Komisi XI dan Banggar DPR RI saya akan berjuang agar dana desa semakin besar pada tahun-tahun mendatang," kata Sarmuji.

Besarnya dana yang diterima desa dari APBN, lanjut politius golkar ini, memerlukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan.

"DPR akan sangat konsen dalam hal ini, karena selain besarnya dana yang dialokasikan oleh negara, juga sudah menjadi tugas konstitusi bagi DPR untuk melakukan pengawasan atas setiap rupiah dana yang dialokasikan melalui APBN," ujarnya.