Jokowi: Hukum Kita Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
"Jika hal ini dibiarkan, maka memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan terhadap hukum maupun institusi penegak hukum," ujar Jokowi.
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo menegaskan, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Hal itu diungkapkan Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2016), membahas paket kebijakan hukum.
"Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat.
Indikatornya jelas. Indeks persepsi korupsi dunia terhadap Indonesia berada di urutan 88. Demikian pula indeks "rule of law" yang mencatat, Indonesia berada di urutan 52.
"Jika hal ini dibiarkan, maka memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan terhadap hukum maupun institusi penegak hukum," ujar Jokowi.
Padahal, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara agar mampu bersaing di tingkat regional atau internasional.
"Untuk itu tidak ada pilihan lain, kita harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran dari hulu sampai hilir," ujar Jokowi.
Turut hadir dalam rapat itu, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.
Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNN Budi Waseso juga tampak hadir dalam rapat tersebut.
Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.