TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selasa (12/10/2016) kemarin, secara mengejutkan Presiden Joko Widodo meninjau langsung operasi tangkap tangan (OTT) oknum pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan.

Tangkap tangan terhadap pegawai Kemenhub itu terkait pungutan liar (pungli) bidang perkapalan.

Tak lama setelah aksi Jokowi yang diliput banyak media massa itu menyebar, dua pimpinan DPR yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah langsung menyampaikan kritik ketika ditanya pers.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo itu.

Ia menilai, tak ada urgensinya kehadiran Presiden di sana.

Apalagi uang pungli dari oknum PNS yang disita hanya puluhan juta rupiah.

"Kalau ini mah hanya gejala. Harusnya jangan terlalu sibuk dengan gejalanya, apalagi gejalanya hanya puluhan juta itu memang di mana-mana," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016) seperti dikutip Kompas.com.

"Di RT, di desa juga ada, apa Presiden mau keliling 73.000 desa untuk ngurusin uang puluhan juta?" kata dia.

Menurut Fahri, Presiden Jokowi seharusnya lebih fokus untuk mengatasi akar permasalahan pungutan liar.

Ia mengatakan, Presiden adalah seorang pemimpin politik yang bisa membuat undang-undang, menggunakan anggaran, hingga memobilisasi aparatur negara baik sipil hingga militer.

"Presiden punya strategi enggak? Daripada sekedar bilang stop, stop (pungli). Saya khawatir dia enggak paham," ujar Fahri.

Fahri mengatakan, tindakan Presiden ini akan memancing sejumlah reaksi.

Ada yang menganggapnya berlebihan.

"Kalau sekadar sensasi mendatangi tempat ada uang puluhan juta yang dipungut, ini tuh titik sampah di tengah masyarakat kita banyak. Tapi apa itu jadi urusan Presiden?" ujar dia.