TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa saat ini praktik pungutan liar (Pungli) sudah sangat meresahkan masyarakat, apalagi jika mereka yang dibebani adalah rakyat yang berpenghasilan kecil.

"Terus terang, pungli yang harus dihadapi masyarakat kecil sungguh sangat menyedihkan. Rakyat kecil yang penghasilannya tidak seberapa, masih dibebani lagi dengan pungli yang ganggu aktivitas mereka," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (13/10/2016)

"Banyak supir-supir truk atau pedagang kecil yang setiap harinya harus berurusan dengan pungli dan praktik negatif itu terus menerus dilakukan dan memangkas pendapatan mereka," kata Wiranto.

Pemerintah, lanjutnya, akan sangat fokus untuk memberantas pungli yang ada di lembaga dan intansi dan juga wilayah lain yang mengganggu pelayanan publik.

"Oleh karena itu, kita menyusun satuan tugas baru tentang pungli ini yang akan melakukan inventarisasi seluruh kementerian/lembaga terkait bahkan BUMN yang sekiranya memiliki satu fungsi pelayanan publik," kata Wiranto.

Pembentukan satuan tugas Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli), kata dia, dipastikan serius karena strategi, tahapan, program dan indikatornya akan dirangkum secara jelas.

"Itu kita galakkan. Sekarang kita lihat, ada satu greget, ada satu semangat yang serentak dari kementerian/lembaga untuk menyambut apa yang sudah disampaikan presiden Jokowi," ujar Wiranto.