TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku heran mengenai kesulitan pemerintah menemukan dokumen asli Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Ia mempertanyakan pihak-pihak yang mengaku tidak puas dengan tindak lanjut pengungkapan kasus itu pada era pemerintahan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau memang belum puas, silakan bikin TPF baru. Kalau masih ngotot cari aslinya, kalau tak ada di Istana ya minta saja mantan-mantan anggota tim TPF," kata Syarief Hasan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Ia turut mengomentari rencana Jaksa Agung HM Prasetyo menghadap SBY.

Syarief menyarankan agar Prasetyo juga menanyakan kepada Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri.

"Karena itu kan kejadiannya di era Megawati. Bukan era Pak SBY. Pak SBY yang punya inisiatif buat TPF," kata dia.

Ia menegaskan, jika memang dokumen itu hilang, maka itu karena ketidaksengajaan.

"Masa disengaja sih, tidak mungkin lah. Sama dengan cari dokumen 11 Maret (Supersemar) sampai sekarang belum ketemu. Gitu kan," tutur Syarief.

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi setelah namanya disebut sejumlah media terkait keberadaan dokumen TPF.

SBY mengatakan, sejak ramainya pemberitaan media dan perbincangan publik tersebut, dia bersama mantan pejabat di Kabinet Indonesia Bersatu mulai menyiapkan penjelasan terkait dokumen TPF Munir.

"Kami buka kembali semua dokumen, catatan, dan ingatan kami apa yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum kasus Munir," tulis SBY.

SBY pun berusaha menyegarkan ingatannetizen mengenai mendiang Munir yang meninggal ketika menuju Amsterdam, Belanda, saat menumpang pesawat Garuda Indonesia pada 7 September 2004.

"Ketika aktivis HAM Munir meninggal, saya masih berstatus sebagai capres. Tiga minggu setelah jadi Presiden, Ibu Suciwati (istri almarhum) temui saya," kata SBY.

"Kurang dari seminggu setelah pertemuan itu (TPF Munir belum dibentuk) kita berangkatkan Tim Penyidik Polri ke Belanda," tambahnya.

Adapun aktivitas pemerintah dan penegak hukum selanjutnya, kata SBY, akan segera disampaikan kepada publik.

"Penjelasan yang akan kami sampaikan dalam 2-3 hari mendatang, haruslah berdasarkan fakta, logika & tentunya juga kebenaran," kicau SBY.

Penulis: Nabilla Tashandra