TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan kematian aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib pada era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri bukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun dirinya menyayangkan justru SBY yang dikejar akan penyelesaian kasus tersebut.

"‎Intinya kalau tidak puas, itu kejadiannya di era Megawati bukan era Pak SBY. Pak SBY yang punya inisiatif buat TPF (tim pencari fakta)," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Pria yang juga merupakan anggota Komisi I DPR RI itu menyebut, kalau memang ada pihak-pihak yang tidak puas akan hasil TPF, silakan saja membuat tim pencari fakta yang baru.

Dikatakannya, jika naskah hasil TPF tidak ditemukan di istana, pemerintah bisa meminta dari para anggota TPF.

"‎Kalau masih ngotot cari aslinya, kalau tidak ada di istana ya minta saja mantan-mantan anggota tim TPF. Sekarang sudah terbuka di internet, keasliannya konfirmasi sajaa ke mantan anggota TPF," ujar Syarief Hasan.

Syarief pun ‎tidak masalah jika Jaksa Agung akan menemui Ketua Umum partainya untuk menanyakan hasil tim TPF kasus Munir.

Dirinya membandingkan surat hasil TPF kasus Munir sama dengan surat Supersemar.

"Kalau (Jaksa Agung) mau ketemu silakan saja, tapi bukan dalam arti kata panggil. ‎Ini sama dengan cari dokumen 11 Maret sampai sekarang belum ketemu," kata Syarief Hasan.