TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya aktivis HAM Munir yang "menyerang" presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menjadi strategi jitu untuk menyerang calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dalam Pilkada DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Pengamat Politik dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto,  kepada Tribunnews.com, Selasa (25/10/2016). 

Baca: KontraS: Polisi Layak Periksa Nama-nama Terkait Dokumen Munir, Orangnya Berkeliaran di Istana

Baca: Jubir Demokrat: Untuk Apa Jokowi Memerintahkan Jaksa Agung Periksa SBY?

Baca: Syarief Hasan: Kematian Munir di Era Megawati, Pak SBY yang Bentuk TPF

Pasalnya, Sunanto menilai Agus merupakan pendatang baru yang tidak ditemukan cela cacat politiknya. 

"Sehingga isu yang meyerang pak SBY akan berdampak pada citra Agus dalam pencalonannya," ujar Sunanto.

Dia mengingatkan, apapun isu yang menyerang Ketua Umum Demokrat itu akan sangat berdampak pada sulungnya yang digadang dalam pencalonan sebagai Cagub DKI.

"Mengungkap kesalahan pak SBY akan memperumit pencalonan Agus di pilkada DKI," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, SBY dan eks Menteri KIB memberikan keterangan pers mengenai dokumen TPF Kematian Munir, Selasa (25/10/2016) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. 

Dalam keterangannya diketahui SBY dan eks Menteri KIB tidak memiliki dokumen asli TPF tersebut.

Mantan Sekretaris Kabinet yang juga Mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam penjelasanya mengatakan, pihaknya telah melakukan penelusuran keberadaan naskah laporan akhir TPF Munir. Hasilnya, yang didapati hanya naskah salinan.

"Setelah kami lakukan penelitian, termasuk melibatkan mantan ketua dan anggota TPF Munir, diyakini bahwa copy tersebut sesuai dengan naskah aslinya," ujar Sudi saat membacakan naskah pernyataan pers tentang tindak lanjut temuan TPF Munir yang disusun SBY bersama dengan beberapa pejabat KIB di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10/2016).

Diakatakan Sudi, naskah asli TPF Munir tersebut hingga kini belum ditemukan. SBY hanya memiliki salinannya. Salinan itu akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Sungguhpun naskah asli laporan akhir TPF Munir belum diketemukan, copy naskah laporan lengkap akan kami serahkan ke pemerintah yang sekarang," katanya.

"Jika Presiden Jokowi memandang perlu untuk dibuka ke masyarakat, kami memberikan dukungan penuh agar masyarakat mengetahui apa saja yang ada dalam laporan tersebut. Sehingga tidak menimbulkan spekulasi atau tuduhan-tuduhan lain yang tidak berdasar," tambah Sudi.

Meski akan menyerahkan dokumen salinan tersebut kepada Presiden Jokowi, Sudi mengatakan pihaknya akan tetap mencari keberadaan naskah asli dokumen TPF Munir tersebut.

"Kami tetap melakukan penelusuran atas keberadaan naskah laporan yang asli. Kepada pihak-pihak yang terkait, kami berharap juga melakukan hal yang sama," kata Sudi.