Sejumlah Pengusaha Batam Mengadu Kepada Wakil Presiden Soal Uang Wajib Tahunan Otorita
"Intinya kita dari Kadin Provinsi Kepulauan Riau dan segenap elemen pengusaha, meminta secepatnya permasalahan di Batam diselesaikan,"
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri mengadu kepada Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
Para pengusaha itu bersama Kepala BP Batam, Hatanto Reksodiputro menghadap Wakil Presiden RI di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016).
Kedatangan mereka untuk membicarakan kebijakan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang dikeluarkan Badan Pengelola (BP) Batam.
Di hadapan Jusuf Kalla, mereka menyampaikan soal UWTO menurut versinya masing-masing.
Pertemuan selama satu jam itu berlangsung panas, karena masing-masing pihak mengklaim paling benar.
Menyikapi hal tersebut, Jusuf Kalla pun mencoba menengahinya.
"Tinggal disesuaikan, kalau tidak ini dinaikkan, ya yang ini yang dinaikkan." kata Jusuf Kalla disambut tepuk tangan.
Namun dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temu.
Jusuf Kalla hanya mencatat masukan-masukan tersebut dan akan mempertimbangkannya.
UWTO adalah kebijakan yang dikeluarkan di era Kepala BP Batam yang baru.
Dengan kebijakan tersebut tarif sewa lahan di semua wilayah yang dikelola BP Batam sebagiannya naik ratusan kali lipat.
Pengusaha pun menjerit karena disuguhkan tarif yang terlalu tinggi.
Ketua Kadin Kepri, Ma'ruf Maulana usai mengadu ke Jusuf Kalla mengatakan bahwa kebijakan kenaikkan tarif itu tidak tepat.
