TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Ade Komarudin meminta Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani tidak membuka Gedung MPR/DPR bagi para pendemo.

Demonstran 4 November 2016 itu mendatangi Gedung MPR/DPR usai berunjuk rasa di Istana Negara.

"Ya saya minta kepada Sekjen‎ bahwa ini fasilitas negara. Ini tempat bekerja para wakil rakyat untuk kepentingan negara. Kan kita harus sesuai fungsi, ini kan bukan rumah untuk penginapan," kata Ade Komarudin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Ade Komarudin mengatakan hal itu terkait dengan kepentingan negara. Pria yang akrab disapa Akom itu tekah mendapatkan laporan dari Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen (Pol) Syafruddin.

Dimana, aparat tak mengizinkan pendemo memasuki Gedung DPR/MPR. Akom lalu menyampaikan laporan tersebut kepada Sekjen DPR.

"Mereka tidak mengizinkan, karena mereka sudah selesai negosiasi dengan para demonstran, katanya cuma sampai jam 18.00 WIB dan itu sudah tuntas negosiasinya," kata Akom.

Akom berpesan kepada Sekjen DPR agar berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Muhammad Iriawan.

Ia mengingatkan Indonesia merupakan negara hukum.

"Sesuai dengan fungsinya, ini kan pakai duit rakyat, jangan juga dikotori‎ oleh rakyat gitu. Dan saya jamin kalau terjadi di sini, juga bisa kotor. Kan kita sudah pengalaman dulu, demokrasi itu tidak identik dengan ketidakteraturan, dengan kekotoran. Demokrasi itu justru keteraturan," ungkapnya.