TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Menjalani tahun pertamanya, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran tak mau kecolongan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk memastikan agar APBD tahun 2017 mendatang disusun dan dieksekusi dengan benar, ia berencana mengajak sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk memantau dan mengawasi proses penyusunan APBD yang kini tengah berlangsung.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Sugianto ketika bertandang ke kantor Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di wilayah Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Senin 7/11/2016) kemarin.

"Saya datang ke sini untuk meminta bantuan dari teman-teman FITRA. Kapasitas mereka menganalisis anggaran sangat kami butuhkan. Membangun daerah itu tidak bisa sendirian. Apalagi ini pengalaman pertama saya menyusun anggaran," kata Sugian.

Dalam penjelasannya yang diterima tribunnews.com, Sugianto yang baru dilantik sebagai Gubernur Kalteng pada 25 Mei 2016 lalu ini menilai penyusunan APBD 2017 sangat krusial.

Krusial bagi masa depan pembangunan Kalteng hingga lima tahun mendatang."Ini adalah titik awal dimulainya era transparansi anggaran di jantung Kalimantan," ungkapnya.

"Karenanya sangat penting, saya sebagai gubernur berinisiatif untuk mengajak rekan-rekan aktivis anti korupsi nasional untuk memantu proses penyusunan, pembahasan, pengesahan, bahkan hingga implementasi APBD Kalteng," lanjut Sugianto.

Ditegaskan, setiap kepala daerah punya strategi yang berbeda untuk mengamankan APBD. "Kalau saya, lebih memilih berkolaborasi dengan lembaga indenden, seperti FITRA. Harus banyak yang menonton, agar APBD dapat tingkatkan kesejahteraan rakyat, tidak ada yang ditutup-tutupi," tambah Sugian.

Dalam keterangannya juga dijelaskan, inisiatif Sugianto tersebut disambut dengan baik oleh Sekretaris Jenderal FITRA Yeni Sucipto.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Sugian, apalagi ini pengalaman pertama bagi beliau dalam penyusunan APBD. Proses penyusunan dan pembahasan APBD secara baik akan meningkat kualitas pemanfaatan uang rakyat," ujarnya.

"Kami yakin political will dari seorang pemimpin akan memberi dampak jangka panjang yang baik juga untuk Kalimantan Tengah," kata Yeni.

Tak hanya dengan FITRA, Sugianto juga berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk mengawasi proses penyusunan APBD di Kalteng.

"Saya bahkan ingin meminta agar KPK berkantor di Kalteng. Karena APBD ini bukan urusan sepele, dan rakyat Kalteng harus bisa merasakan dampak pemanfaatan APBD dengan optimal," ia memastikan.

"Ini akan menentunkan lima tahun pemerintahan, sesuai dengan visi-misi kami waktu kampanye atau tidak," tutup Sugian.