Apa yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan BPMPT (Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu) Pemprov Jabar sebagai satu dari tiga kebijakan yang akan disebarluaskan ke 16 provinsi lainnya di Indonesia?

Jawabannya adalah kehadiran sistem operasional dan sistem pembinaan yang dinilai efektif menekan pungutan liar (pungli). Keduanya dinilai berhasil menekan kultur perizinan yang identik dengan biaya membengkak dari seharusnya.

Kasubag Umum BPMPT Provinsi Jabar Teti menerangkan, sistem operasional adalah berkat penerapan aplikasi teknologi informasi (TIK) bernama Simpatik pada 2014 setelah sebelumnya bernama Sicantik tahun 2012.

"Template yang sudah dikasih Diskominfo tahun 2012 itu berhasil kita kembangkan sesuai kebutuhan kita. Terus kita ubah namanya jadi Simpatik. Simpatik ini bisa memudahkan masyarakat mengecek sudah ditahap mana proses perizinan itu, baik dari hulu maupun ke hilir,” ujarnya kepada Tim Humas Jabar di Kantor BPMPT Jabar, Jl Sumatera, Kota Bandung, Rabu (9/11/2016).

Menurut dia, proses pengajuan perizinan secara online tersebut membuat pemohon tidak harus bertemu langsung pengelola. Pemohon dapat mengecek berada sudah pada tahap manakah perizinan yang diajukannya, sehingga dapat menghindari kemungkinan gratifikasi.

Budi, Koordinator IT BPMPT Jabar mengatakan, pada sektor-sektor perizinan tertentu, pemohon dapat melakukan proses pendaftaran awal hingga izin selesai melalui Simpatik.

“Simpatik bisa dipakai pendaftaran awal sampe akhir di beberapa sektor. Karena setiap sektor perizinan kan persyaratannya beda-beda. Ada yang bisa langsung sampe tahap akhir, ada yang di tengah harus melalui proses lain. Tapi prinsipnya jadi lebih mudah ngontrolnya dan tertib administrasi juga,” katanya.

Dari 232 sektor perizinan di BPMPT Jabar, terdapat tiga sektor yang menarik retribusi sementara sektor lainnya tidak memerlukan biaya sama sekali. Tiga sektor tersebut yakni izin trayek perhubungan, mempekerjakan tenaga kerja asing, dan perikanan. Pembayaran ketiganya pun sudah langsung ke BJB, tidak ada kontak dengan petugas sehingga minim potensi praktik suap.

Selain itu, sambung Teti, kultur kerja pegawai BPMPT menekankan prinsip mentalitas anti gratifikasi. Berbagai cara dilakukan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pembinaan kepegawaian.

"Ada tiga cara. Pertama, dalam pertemuan formal dan informal, selalu diingatkan pimpinan untuk selalu menghindari hal-hal berbau gratifikasi. Kedua, seluruh personel harus melakukan penandatanganan pakta integritas setiap tahunnya. Ketiga, setiap apel selalu ada pembacaan ikrar janji layanan,” katanya.

Penguatan sistem operasional dan sistem pembinaan ini memberi dampak pada pembangunan di Jabar ke arah yang lebih baik, terutama mendongkrak investasi. Jumlah volume perizinan meningkat, sehingga menyerap tenaga kerja, menggerakkan perekonomian, dan pendapatan daerah meningkat.

Dalam beberapa tahun terakhir, setiap tahunnya BPMPT Provinsi merilis rerata 50.000 perizinan dari total sektor. Hingga awal November 2016 ini, sudah sekitar 40.000 perizinan dirilis sehingga realisasi investasi dan serapan tenaga kerja selalu signifikan.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Provinsi Jawa Barat (Jabar) menempati peringkat teratas sebagai lokasi realisasi investasi di kuartal pertama 2016. Peringkat ini berdasarkan nilai investasi maupun penyerapan tenaga kerja.

Realisasi investasi di Jawa Barat mencapai Rp 28,6 triliun dan menyerap 55.382 tenaga kerja. Realisasi investasi Jawa Barat ini mengungguli provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

Untuk penyerapan tenaga kerja PMA Jawa Barat menempati posisi teratas dengan jumlah tenaga kerja yang diserap 42.460 tenaga kerja. Sedangkan untuk PMDN Jawa Barat penyerapannya sebesar 12.922 tenaga kerja di bawah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.

BKPM mencatat porsi Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendominasi berdampak signifikan terhadap peringkat Jawa Barat sebagai tujuan utama investasi di Indonesia. Kontribusi PMA di Jawa Barat mencapai Rp 22,52 triliun, sedangkan sisanya Rp 6,08 triliun merupakan kontribusi dari Penanaman Modal Dalam Negeri.

BPMPT Jabar sendiri berencana ke depannya akan mengembangkan pengoperasian pelayanan perizinan seperti Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) terkait dengan sektor penanaman modal dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Sehingga kelak, perizinan pun memungkinkan lintas kota/kabupaten. (*)