Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Aksi 2 Desember Dinilai Tidak Akan Meruntuhkan NKRI

Pasalnya pemikiran mayoritas masyarakat masih cukup kuat untuk menghalau ideologi tersebut.

zoom-in Aksi 2 Desember Dinilai Tidak Akan Meruntuhkan NKRI
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Jumat (4/11/2016). Aksi tersebut menuntut penutasan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam aksi demonstrasi 4 November 2016, terjadi fenomena yang jarang terjadi yaitu berkumpulnya sejumlah anggota kelompok radikal, dengan masyarakat moderat.

Hal itu dikemukan oleh mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), As'ad Said Ali.

"Harusnya yang radikal mengecil (jumlahnya), semua harus jadi moderat, karena negeri ini kan dibangun dengan sikap moderasi, kalau yang radikal (menang), selesai dong keberagaman," ujar As'ad Said Ali kepada wartawan usai ia menghadiri sebuah acara di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (21/11/206).

Menurutnya hal itu terjadi tidak semata-mata, karena kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama. Namun ia menduga ada pihak yang mengatur aksi tersebut.

"Jelas, saya tidak mau menuduh siapa, itu kan urusan keamanan," katanya.

Rencanannya aksi serupa akan digelar pada 2 Desember mendatang.

Berita Rekomendasi

Kalaupun aksi tersebut berulang, As'ad Said Ali percaya aksi itu tidak akan sampai berujung pada runtuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), atau penggulingan pemerintah.

Ia mengaku percaya kalaupun ada kelompok yang hendak menghadirkan ideologi baru untuk menggantikan Pancasila ikut dalam aksi 2 Desember mendatang, maka kelompok tersebut bisa dikandaskan.

Pasalnya pemikiran mayoritas masyarakat masih cukup kuat untuk menghalau ideologi tersebut. Selain itu terkait potensi penggulingan pemerintahan, kata dia hal tersebut juga tidak mungkin.

"Kalau kudeta jauhlah, tidak ada sejarahnya kudeta," ujarnya.

Potensi tersebut juga bisa diantisipasi oleh pemerintah, dengan cara penegakan hukum. Kata dia siapapun yang terbukti melanggar hukum, harus ditindak dengan tegas sesuai aturan yang berlaku.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas