Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Senior Muladi menilai keputusan rapat pleno DPP Golkar mengenai posisi Setya Novanto sudah tepat.

Rapat DPP Golkar sebelumnya telah memutuskan mengembalikan Novanto ke posisi Ketua DPR.

"Logikanya saya kira sudah benar ya. Orang kalau dinyatakan tidak bersalah, itu harus direhabilitasi, ‎dikembalikan hak-hak semuanya. Jadi, apa yang dilakukan Golkar, saya kira sudah betul. Bukan untuk melukai Akom atau siapa saja. Tapi ini menegakkan hukum," kata Muladi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Muladi mengatakan hak-hak seseorang harus direhabilitasi setelah dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pemufakatan jahat. Namun, putusan tersebut harus melalui prosedur yang ada di DPR.

"Kalau Golkar sudah diputuskan dalam rapat pleno bahwa Novanto harus kembali sebagai Ketua DPR. Itu internal. Tapi eksternalnya nanti mekanisme di DPR nya bagaimana, itu juga harus dilakukan sesuai prosedur," kata Mantan Menteri Kehakiman itu.

Menurut Muladi, tidak ada alasan fraksi-fraksi lain menolak keputusan rapat pleno DPP Golkar. Apalagi, saat itu tuduhan terhadap Novanto begitu keras yakni dugaan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat.

"Apakah dia kembali, itu kewenangan partai. Partai-partai lain harus menyadari bahwa ini masalah internal di Partai Golkar. Karena yang berwenang duduk sebagai Ketua DPR adalah Golkar," ujar Muladi.

Muladi juga meminta Ade Komarudin yang kini menjabat sebagai Ketua DPR legowo. DPP Golkar harus memikirkan posisi Akom selanjutnya.

"Apakah dia dikembalikan ke Ketua Fraksi, sekarang kan Novanto ketua fraksi. Dulu kan ketua fraksinya dia (Akom). Jadi saya kira apa yang dilakukan Golkar, sudah tepat," kata Muladi.