TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan pemerintah akan menghapuskan sementara ujian nasional terhitung sejak tahun 2017.

Keputusan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres," kata Muhadjir dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, di Jakarta Jumat (25/11/2016).

Meski dihapus kata Mendikbud tetap akan ada ujian akhir bagi siswa yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Siste m disentralisasi ujian akhir ini jauh lebih baik menurut Muhadjir.

Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi.

Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

"Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Mendikbud menjelaskan UN baru akan digelar kembali jika fasilitas pendidkan di Indonesia sudah merata.

Saat ini pihaknya tengah melakukan perbaikan fasilitas di 20.000 sekolahan di Indonesia.

"Sekolah-sekolah kita yang di atas standar nasional sekarang hanya 30 persen, itu yang harus kita treatment," tegasnya.

"Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,"ujarnya.

Sekolah-sekolah yang rusak lanjut Mendikbud juga akan diperbaiki fasilitasnya hingga standar untuk menerapkan pola pendidikan karakter dengan sistem full day school.

Siswa juga akan dididik optimal pada hari Senin-Jumat dan akan diliburkan pda hari Sabtu dan Minggu.