Amiruddin: Upaya Pemerintah Ajukan Permohonan ke PTUN Adalah Contoh Buruk
Pemerintah malah mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Sesuai Undang-Undang (UU) Keterbukaan Infomasi Publik, Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa pemerintah harus mengumumkan hasil rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib.
Namun pemerintah malah mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Mantan anggota TPF pembunuhan Munir, Amiruddin Al-Rahab, menilai langkah pemerintah yang diwakili Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) mendaftarkan permohonan ke PTUN dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), adalah contoh yang buruk.
"Contoh yang buruk, semestinya Kemensetneg sebagai perwakilan negara, mengambil langkah untuk memberi contoh kepada lembaa-lembaga lain dalam kasus seperti ini," ujar Amiruddin Al-Rahab dalam pemaparannya di hadapan wartawan, di Bakkoel Coffee, Jakata Pusat, Minggu (27/11/2016).
Kedepannya lembaga-lembaga lain yang bersengketa dengan KIP terkait keterbukaan informasi, bisa menjadikan sikap Kemensetneg dalam mengambil kebijakan.
Menurut Amiruddin Al-Rahab lembaga lain jika diminta membuka informasi, justru akan menghindar dengan cara mengajukan permohonan ke PTUN.
Terkait kasus pembunuhan Munir Said Thalib yang terjadi di era peerintahan Megawati Sukarnoputri pada 2004 lalu, menurutnya masih banyak fakta yang harus diungkap.
Berbagai petunjuk untuk mengungkap kasus pembunuha tersebut, dan menyeret para pelaku yang selama ini bisa lolos dari proses hukum.
"Mengumumkan ke publlik temuan TPF Munir ini bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap,"terangnya.
Justru pemerintah melalui pedaftaran gugatan ke PTUN justru menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah saat ini yang dipimpin Presiden Joko Widodo punya komitmen untuk penegakan hukum.
Dengan sikap tersebut menurutnya komitmen pemerintah untuk menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) juga dipertanyaan.
"Munir adalah simbol penegakan HAM, ketika dibunuh tidak ada tanggungjawab negara untuk menuntut orang oranng itu. Kita bertanya-tanya di posisi itu sesungguhnya," tutur Amiruddin Al-Rahab.
