Pengamat: Jika Golkar Mengganti Posisi Akom dengan Novanto itu Merupakan Hak Partai
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Rahmat Bagja menilai, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan mulus melaju menjadi Ketua DPR.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Rahmat Bagja menilai, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan mulus melaju menjadi Ketua DPR.
Dikatakannya, langkah Novanto untuk menjadi orang nomor satu di DPR pun tidak akan sulit karena pergantian alat keelengkapan dewan termasuk Ketua DPR merupakan hak fraksi.
"Pergantian pimpinan atau alat kelengkapan dewan (AKD) itu kan hak fraksi masing-masing. Jika fraksi Golkar ingin menunjuk pak Novanto lagi, itu hak fraksi Golkar," kata Bagja, Sabtu (26/11/2016).
Menanggapi berbagai isu yang berkembang, Bagja menilai wajar jika terjadi pro kontra dalam pergantian posisi di DPR apalagi pergantian Ketua.
"Menurut saya tidak ada aturan hukum yang dapat menghalangi Pak Novanto menjadi Ketua DPR lagi. Kalau dikaitkan dalam kasus di MKD dulu, toh itu tidak terbukti, nama beliau juga sudah dipulihkan kan," tutur Bagja.
"Penolakan kepada Pak Novanto itu kan karena opini yang dibangun di masyarakat, kasus beliau itu sangat dipengaruhi opini. Seperti ada yang menggiring opini itu," tambah Bagja.
Masih kata Bagja, MKD adalah lembaga pengawas etik yang bertugas menjaga marwah DPR termasuk Ketua. Saat ini MKD juga tengah menerima empat laporan terhadap Ketua DPR Ade Komaruddin (Akom)
"Kalau mau fair ya tangani juga kasus Pak Akom, empat laporan belum setahun beliau menjabat sudah luar biasa. Namun MKD harus tetap independen dan profesional, tapi harus berani," ujar Bagja.
Masih kata Bagja, terkait posisi Ketua DPR, ia yakin Akom adalah politikus senior Golkar dan beliau pasti mengerti dengan keputusan partai Golkar. Dan jika benar Novanto kembali ditunjuk sebagai Ketua, Akom seeharusnya mengerti dan legowo.
