TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto angkat suara perihal pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Setya Novanto yang didapuk menggantikan Ade Komarudin di Senayan ini bersedia mempertanggungjawabkan dua tugas Partai Golkar sekaligus.

"Saya akan pertanggungjawabkan apa tanggungan yang diberikan kepada saya," kata Setya Novanto di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Setya Novanto merupakan Ketua DPR pada 2014-2015. Setya lalu memilih mundur setelah semua fraksi di Mahkamah Kehormatan Dewan setelah dinyatakan melanggar etika karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terkait skandal permintaan saham PT Freeport Indonesia.

Posisi Ketua DPR yang lowong kemudian diisi Ade Komarudin. Akom -sebutan Ade Komarudin- dilantik Ketua DPR RI pada 11 Januari 2016.

Usai kehilangan jabatan selaku Ketua DPR, Setya menggugat barang bukti kasus 'Papa Minta Saham' ke Mahkamah Konstitusi. Ia menilai barang bukti itu ilegal. Pada September lalu, MK mengabulkan gugatan tersebut. Putusan itu lalu ditindaklanjuti MKD yang menyatakan hukuman etika Setya tidak sah.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengapresiasi kembalinya Setya Novanto ke Senayan selaku pimpinan Dewan.
"Pak Setya Novanto saja bilang siap, masa kami bilang tidak siap?" ucapnya seraya optimistis Setya bakal memperhatikan aspirasi partai dan masyarakat.

Menyangkut posisi Akom, Aburizal mengatakan, partai akan memberi posisi kenegaraan. Tanpa merinci, Aburizal mengakui, posisi Akom dibahas pada pertemuan Dewan Pembina Partai Golkar dengan DPP Partai Golkar.

"Kami juga membahas supaya Pak Ade juga mendapatkan posisi yang strategis di kenegaraan sesuai dengan pengabdiannya," ungkapnya.
Ia menjelaskan, pembahasan lebih rinci akan dilakukan dewan pembina berikut pengurus DPP secara internal. Setelah itu akan dikomunikasikan dengan Akom.

Ketua DPP Golkar, Yorrys Raweyai mengungkapkan bahwa internal partai akan mempertimbangkan beberapa posisi bagi Ade Komarudin.
"Ya misalnya nanti menjadi Menteri, Kedubes, atau di BPK atau OJK. Nanti kami sesuaikan saja dengan Pak Akom," ujarnya.

Penempatan itu, kata Yorrys, akan dilakukan sesaat setelah DPR dalam Paripurna mengesahkan pergantian posisi Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto. (ferdinand/amriyono prakoso)