Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Tidak Nomor Duakan PKB

Jokowi mengakomodir setiap masukan yang disampaikan oleh partai pendukung pemerintah dan melakukan kalkulasi politik

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Jokowi Tidak Nomor Duakan PKB
Repro/Kompas TV
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan wartawan di teras Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016) siang. Presiden Jokowi mengundang Muhaimin untuk menikmati makan siang bersama dan berbincang mengenai situasi politik terkini. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di hadapan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Presiden Joko Widodo membantah jika menomorduakan PKB. "Enggak, semuanya sama," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta kemarin

Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya mengakomodir setiap masukan yang disampaikan oleh partai pendukung pemerintah dan melakukan kalkulasi terlebih dahulu sebelum memutuskannya.

"Pasti dicatat dulu. Semua (usulan) partai dicatat, kalau enggak dicatat lupa. Dicatat semua. Pelaksanaan nya tentu saja kan ada kalkulasi," ucap Presiden Jokowi.

Sebelum Presiden menyampaikan bantahan, Muhaimin yang sapaan akrabnya Cak Imin ini menjawab pertanyaan awak media terkait pernyatannya pada acara Halaqoh Ulama Rakyat yang diselenggarakan hari Senin.

"Yang kemarin itu yang saya omongkan adalah begini, kalau mau efektif peran PKB, kiai harus kerja lebih banyak lagi supaya kursinya banyak," kata Muhaimin.

"Kalau kursinya banyak pasti didengar Presiden lebih banyak. Kalau kursinya dikit ya PDI-P dulu dibanding PKB," kata Muhaimin menambahkan sambil tertawa.

Sebelum keduanya memberikan pernyataan kepada awak media, Jokowi dan Cak Imin makan siang bersama. Pertemuan sekaligus makan siang tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

BERITA TERKAIT

Cak Imin yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna merah ini tiba di Istana Merdeka sekira pukul 12.56 WIB. Cak Imin kemudian disambut hangat oleh Presiden Jokowi di ruang credential, kemudian keduanya berjalan masuk ke ruang makan.

Pertemuan tersebut akhirnya menunda dua agenda rapat terbatas yang dijadwalkan siang hingga sore hari. Yang pertama, Presiden Jokowi dijadwalkan menggelar ratas terkait tata niaga tekstil dan produk tekstil, yang kedua mengenai pertanian.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan empat mata bersama para Ketua Umum Partai Politik, yakni Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum PPP Romahurmuziy dan Ketum Golkar Setya Novanto.

Usai makan siang bersama Jokowi dan Cak Imin ke beranda belakang istana dan memberikan pernyataan. Jokowi mengaku akan lebih mengintensifkan lagi komunikasi antara pemerintah dan partai politik pendukung.

Jokowi mengungkapkan, salah satu cara untuk mengintensifkan kembali komunikasi antara pemerintah dan parpol pendukung ini adalah dengan melakukan pertemuan sesering mungkin. "Kalau biasanya seminggu ketemu dua kali, ya sekarang ketemu empat kali," kata Jokowi.

Jokowi mengaku belum berencana membentuk Sekretariat Bersama koalisi pendukung pemerintah, seperti yang dilakukan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dulu. Ia menilai, cukup dengan pertemuan-pertemuan, maka hubungan pemerintah dan parpol pendukung akan menjadi lebih baik.

"Kita ini sangat sering bertemu, tetapi memang ini akan lebih diseringkan lagi sehingga semuanya jadi tersambung," ucap Jokowi.

Sementara Cak Imin saat memberikan pernyataan mengatakan bahwa dirinya melaporkan soal pertemuan para ulama dan kiai yang membahas konstitusi kepada Presiden Jokowi.

"Tadi saya menyampaikan kepada Pak Presiden beberapa hal, melaporkan termasuk sekarang sedang ada pertemuan alim ulama membahas tentang konstitusi, terutama ada keinginan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita secara lebih dewasa, karena perjalannnya cukup lama 20 tahun," kata Cak Imin.

Salah satu yang menjadi pembahasan di pertemuan tersebut yakni berkenaan dengan penguatan sistem presidensial. "Salah satunya adalah mempertegas sistem presidensial. Sistem presidensial ini untuk memberikan kejelasan agar kita tidak menjadi terlalu parlementer. Banyak hal yang substansi di situ," jelasnya.

"Itu salah satunya mengangkat kepala BIN apa perlu ke DPR? Dan banyak hal. Duta besar apakah perlu ke DPR? Dan seterusnya," tambahnya.

Dikatakan Cak Imin, penguatan sistem presidensial yang dibahas para ulama itu tujuannya untuk menyempurnakan demokrasi. Termasuk UU Pemilu yang sedang dibahas di DPR.

"Ada banyak opsi agar pemilu tahun 2019 nanti lebih kuat, lebih transparan, lebih dewasa dan partispasi masyarakat lebih dewasa lagi. UU Pemilu ini yang sedang dibahas, kebetulan Ketua Pansusnya PKB. Kita ingin mendapat arahan Pak Presiden bagaiamana caranya pembahasan ini berjalan dengan baik, semua puas, partai-partai yang ada di dalam parlemen sangat puas dalam proses pembahasan hingga tuntas nanti," jelas Cak Imin.(tribunnews/nicolas manafe)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas