TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo masih saja mendapatkan laporan tentang tingkah laku negatif menteri Kabinet Kerja maupun pimpinan lembaga negara. Tingkah laku negatif itu di antaranya adalah penggunaan sirine yang saat rombongan menteri atau pejabat melintas di jalan raya.

"Presiden cerita, 'saya masih suka dapat informasi kalau ada menteri pakai voorijder, sirinenya berlebihan'," ujar Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Tingkah laku negatif lainnya adalah hingga membawa banyak ajudan dan staf saat kunjungan kerja ke daerah. "Pas ke daerah juga disambut, bawa ajudan banyak, fasilitas mewah," imbuh Teten.

Teten mengatakan, saat rapat terbatas di Kantor Presiden pada 2 November 2016, Presiden sempat mengungkapkan hal itu di depan para menteri. Presiden mengingatkan agar menteri jadi teladan bagi masyarakat.

"Sampai ke hal-hal kecil. Presiden mengingatkan, jangan membuat kemacetan, kebisingan," ujar Teten.

Selain itu, lanjut Teten, Presiden juga masih sering dapat informasi tentang ada kelompok yang mengatasnamakan relawan atau staf Istana untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Teten enggan menjelaskan lebih detail soal itu. Dia mengakui, Presiden bukan hanya sekali atau dua kali mengingatkan hal itu. Tidak hanya saat rapat terbatas, pesan tersebut juga pernah disampaikan melalui akun media sosialnya.

"Karena beliau punya komitmen luar biasa dalam menyiapkan pemerintahan yang bersih. Seluruh jajaran kabinet pun punya tanggung jawab untuk melakukan hal itu," ujar Teten.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait perilaku menteri dan kepala lembaga negara melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-693/Seskab/DKK/11/2016 tertanggal 29 November 2016.

Isi surat tersebut di antaranya adalah arahan kepada menteri atau pejabat agar tidak menerima pihak-pihak yang memperkenalkan diri sebagai saudara, keluarga, atau teman dari Presiden atau mengatasnamakan Presiden, kecuali Presiden sendiri yang menyampaikan pesan kepada Menteri atau pejabat yang bersangkutan.

Jokowi juga meminta menteri ataupun pejabat harus selektif dalam melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri dan fokus pada hal-hal yang penting, tidak membeli barang-barang mewah di negara yang dikunjungi, dan jangan terlalu banyak membawa rombongan.

Poin ketiga dari arahan itu adalah, menteri atau pejabat yang melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke daerah, tidak perlu disambut secara berlebihan yang dapat membebani pejabat di daerah yang dikunjungi.

Jokowi juga mengingatkan Menteri ataupun pejabat yang melaksanakan tugas atau kunjungan kerja, agar tidak menggunakan patroli pengawalan yang panjang dan sirine yang berlebihan, yang dapat mengganggu masyarakat pengguna lalu lintas lainnya.

Presiden juga minta para menteri menyampaikan kepada pasangan (istri/suami) untuk tidak menerima pemberian/cindera mata dari pejabat atau pihak-pihak di negara/daerah yang dikunjungi untuk menghindari potensi persoalan gratifikasi dan tidak membebani pejabat di negara/daerah yang dikunjungi. ((kompas.com/tribunnews)